Koran Sulindo – Pujian dan kegembiraan tampak ditujukan ke Istana Negara di penghujung tahun ini. Senyum para menteri dan pejabat mengembang ketika berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo dalam satu meja. Mereka yang tampak dalam foto satu meja dengan Jokowi adalah Gubernur Papua, Lukas Enembe, Direktur Utama Inalum (Persero), Budi G. Sadikin dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Itu disebut sebagai hari bersejarah. Politikus PDI Perjuangan, Budiman Soejadmiko bahkan lewat akun media sosialnya mengatakan, momen pada 21 Desember lalu mirip dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena pada tanggal itu, akuisisi Inalum terhadap mayoritas saham PT Freeport Indonesia telah rampung. Maka, hal-hal yang berkaitan dengan itu akan diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Memang Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan, keberhasilan akuisisi saham Freeport itu sebagai hari besejarah. Selain dihadiri para menterinya, juga tampak hadir CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson mendampingi Jokowi berpidato di hadapan wartawan Istana Negara. Akuisis ini dinilai bersejarah karena negosiasi untuk mengambil alih saham mayoritas Freeport telah memakan waktu bertahun-tahun dan sangat alot.
Akan tetapi, ada beberapa hal lain yang perlu kita ketahui tentang kesepakatan itu. Dalam situs resminya, Freeport McMoRan melalui Freeport Indonesia justru merasa senang dengan hasil kesepakatan tersebut. Berikut ini merupakan kesepakatan yang dinilai menguntungkan Freeport McMoRan. Pertama, Freeport Indonesia akan mendapatkan izin usaha pertambangan khusus baru untuk operasional Grasberg hingga 2041.
Kedua, secara teknis, Freeport Indonesia berdasarkan Kontrak Karya hanya mendapatkan perpanjangan hingga 2031, namun diberikan tambahan waktu 10 tahun. Itu akan digunakan untuk pembangunan smelter dan tambahan investasi terhadap pemerintah Indonesia. Ketiga, smelter akan dibangun dalam waktu 5 tahun sejak terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Beban pembiayaan pembangunan smelter akan dibagi sesuai dengan kepemilikan saham di Freeport Indonesia.
Keempat, kesepakatan kedua belah pihak tentan ketentuan fiskal menetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 25 persen; pajak laba atas laba bersih sebesar 10 persen; royalti untuk tembaga 4 persen; dan royalti untuk emas 3,75 persen. Kelima, Freeport Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakata membentuk kerangka kerja sama berkelanjutan dengan berbagai bentuk.
Kesepakatan ini, menurut CEO Freeport McMoRan, Adkerson merupakan hasil dari win-win solusi untuk semua pihak. Ini menjadi penting untuk membangun kemitraan baru antara perusahaannya dengan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. Dengan dukungan baru dari pemerintah provinsi dan daerah, Freeport McMoRan akan meningkatkan investasi sehingga membawa manfaat yang lebih besar kepada rakyat Indonesia.
“Kami bersama dengan pemerintah Indonesia bangga dengan apa yang telah kami capai, terutama berkaitan dengan operasional tambang di Grasberg, Papua. Kami meningkatkan kerja sama dalam jangka panjang demi akan mencapai masa depan yang lebih baik. Penerapan operasional dan pengelolaan lingkungan berkesinambungan semoga membawa manfaat lebih besar,” kata Adkerson.
Dari kesepakatan itu, bukankah Freeport McMoRan tetap mendominasi dan mendapatkan keuntungan terbesar dari Freeport Indonesia? [KRG]
