Koran Sulindo – Kebijakan pemerintah yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat harus direspons serius semua pihak.
Respons serius terhadap kebijakan PPKM tersebut harus dilakukan mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan.
“Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua Covid-19 atau tidak,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya, Rabu (21/7).
Karena itu, Puan menilai penegakan PPKM dalam lima hari ke depan justru harus semakin ketat. “Ibarat ujian sekolah, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur,” ujar Puan.
Puan menambahkan, rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM di lapangan. Masyarakat juga jangan mengendurkan protokol kesehatan.
“Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM selama ini akan berujung sia-sia,” kata Puan.
Puan mengatakan, lima hari krusial ke depan juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah tes dan penelusuran di lapangan.
Hal itu, menurut Puan, seperti disampaikan Presiden Jokowi bahwa rencana perlonggaran pada 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.
“Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan,” ujarnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga mendorong pencairan bantuan pemerintah agar cepat ke tangan masyarakat.
Puan menilai apabila bantuan sudah diterima maka masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah. [Wis]
