Kapolri Minta Polisi Hentikan Gaya Hidup Mewah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo - Mnc

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau jajarannya untuk ‘mengerem’ kebiasaan bergaya hidup mewah. Imbauan itu disampaikan Kapolri setelah mendapatkan pengarahan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Saya kira masalah kebiasaan-kebiasaan menggunakan mobil-mobil bagus, motor gede, situasinya lagi tidak baik,” ujar Listyo dikutip dari Instagram resminya @Listyosigitprabowo, Senin (24/10).

Listyo menegaskan masalah gaya hidup mewah juga telah menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo. Ia mendorong agar tak ada lagi anak buahnya yang memamerkan kekayaan dihadapan publik.

Sigit meminta setiap personel kepolisian harus mampu menampilkan kehidupan sederhana baik dalam bertugas maupun menjalani kehidupan sehari-harinya.

Polri disebut sudah menerbitkan surat telegram soal larangan menampilkan gaya hidup mewah. Sigit pun menyampaikan, seluruh jajaran kepolisian harus peka dengan situasi sekitar yang ada.

“Dalam hubungan Forkopimda sesuaikan saja dengan yang lain. Misalkan, bupati pakai Inova ya jangan kita pakai mobil yang lebih baik dari itu. Samakan saja. Apalagi pada saat melaksanakan dinas disesuaikan. Kapolres seperti apa, Kapolda seperti apa, Kapolsek seperti apa sehingga kemudian kita tidak terlihat mencolok karena berbeda dan itu dianggap menjadi hal-hal yang kemudian dianggap itu hedonis,” ujar Listyo.

Perubahan gaya hidup dinilai tidaklah mudah apalagi menurtny banyak anggota Polri yang berasal dari keluarga berada. Namun, harus dilakukan demi kebaikan institusi Polri kedepannya.

“Memang sulit tapi harus kita lakukan. Ingatkan keluarga kita kerena memang apapun yang terjadi dengan keluarga kita sorotannya tetap kepada anggota Polri sorotannya terhadap institusi Polri,” tutur Sigit.

Setoran ke atasan dan pungli

Selain masalah gaya hidup, Kapolri juga menyebut akan menindak tegas mengenai pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh anggotanya.

Ia menegaskan bakal menindak seluruh personel Korps Bhayangkara yang terlibat dalam masalah pungutan liar atau setoran pungli.
Listyo juga meminta agar seluruh jajarannya untuk menghilangkan hal-hal yang berpotensi menjadi alasan untuk melakukan pungli ataupun menyerahkan setoran ke atasan.

“Kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk melakukan pungli karena alasannya untuk melakukan setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan,” ujar Listyo melalui media sosial.

Listyo menyampaikan dirinya juga telah menugaskan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Wahyu Widada untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait pungli.

Lebih khusus, ia menegaskan agar tidak ada lagi upaya pungli atau setoran untuk masuk ke Akademi Kepolisian (Akpol) maupun untuk kenaikan jabatan.

“Dan ini sudah saya cek di Mabes, tidak ada seperti itu termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya tolong tangkap, laporkan,” kata Kapolri.

Oleh sebab itu, dalam pengarahan kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) di 34 Polda dan Polres jajarannya, Listyo mengimbau agar hal tersebut juga dilakukan di tingkat wilayah.

Ia mengingatkan, agar petinggi Polri memberikan penilaian yang objektif terhadap terkait prestasi anggota, kemudian mengusulkan mereka naik jabatan.

“Tolong di Polda, di Polres lakukan hal yang sama, tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar, tidak ada untuk supaya seseorang untuk sekolah harus bayar. Hilangkan hal-hal yang seperti itu,” tegas Listyo.