Koran Sulindo – Kapolri Jenderal Idham Azis mengaku bangga tingkat kepuasaan publik terhadap Polri mencapai 82 persen.
“82 persen penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri, bagus. Mempertahankan itu jauh lebih susah daripada meraih,” kata Kapolri Idham, dalam pidato sambutan peringatan Hari Bhayangkara ke-74 di Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-74 pun titik fokus Polri adalah membantu meringankan beban masyarakat selama masa pandemik.
Selama sebulan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara, Polri menggelar bakti sosial seperti rapid test, donor darah dan layanan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis bagi warga yang lahir 1 Juli. Selain itu Polri juga menyalurkan 600 ribu paket sembako dan alat-alat kesehatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia.
Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengatakan 460 ribu anggota Polri seluruh Indonesia akan terus bekerja keras.
“Saya sekali lagi atas nama institusi Polri tentu saya juga harus meminta maaf, memohon maaf kepada seluruh masyarakat apabila sampai saat ini ekspetasi masyarakat terhadap Polri belum maksimal.Tapi kami, di dada kami semua yang ada adalah bagaimana kita memberikan pengabdian yang terbaik kepada nusa dan bangsa,” kata Idham.
Persepsi Publik Menguat
Sementara itu riset Indonesia Indicator (I2) menyatakan persepsi publik dan media massa terhadap kinerja Polri sepanjang 2020 terus menguat. Riset dilakukan berdasar analisis framing pemberitaan media online di tanah air.
“Sepanjang 2020, Polri diberitakan dalam 331.308 berita dari 2.647 media online berbahasa Indonesia,” kata Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang, di Jakarta, hari ini, melalui rilis media.
Dari keseluruhan berita tentang kinerja Polri sebanyak 79 persen memiliki sentimen netral dan positif, sedangkan yang memiliki sentimen negatif sebanyak 21 persen.
Sebanyak 57 persen pemberitaan tentang Polri berhubungan dengan upaya Polri menangani Covid-19. Isu yang menarik bagi media online adalah Maklumat Kepala Kepolisian Indonesia terhadap kerumunan, protokol kesehatan, bantuan beras, pengawalan bansos, mengawal BLT, dapur umum bersama TNI, dan operasi ketupat.
Isu terbesar kedua yang menjadi perhatian media adalah keberhasilan Polri dalam menangani kasus narkoba. Sampai pertengahan 2020, Polri mencetak berbagai prestasi, seperti menggagalkan penyelundupan sabu seberat 1,15 ton, menggerebek bandar narkotika di Sukabumi dan menyita 359,57 kg sabu, dan menemukan sabu-sabu seberat 797,11 kg di Serang, Banten.
Sekalipun catatan keseluruhan mengesankan, Polri masih membukukan angka merah sebanyak 21 persen.
Ada beberapa kinerja Kepolisian Indonesia mendapat framing negatif dari media diantaranya datang dari penanganan kasus Novel Baswedan, Harun Masiku, dan penangkapan aktivis.
“Jadi bisa dikatakan bahwa rapor Kepolisian Indonesia sepanjang 2020 adalah 79 dari angka 100,” kata Rustika.
Keterlibatan Polri Tangani COVID-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan keterlibatan Polri menghadapi pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dan mengawal distribusi bantuan sosial.
“Dalam situasi yang sulit ini kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat sangat dibutuhkan mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres dan Polsek Bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dan aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bansos,” kata Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Jokowi juga memerintah Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama.
“Tolong pelaksanaan penanganan program COVID-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasi dananya cukup besar yaitu Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan,” katanya.
Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern.
“Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara,” kata Jokowi. [RED]