Kalla: Ingin Berpolitik? Keluar Dulu dari TNI

Wakil Presiden Jusuf Kalla/msdailylife.wordpress.com

Koran Sulindo – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan anggota TNI, Polri, dan PNS yang ingin berpolitik praktis harus keluar dulu dari institusi tempat mereka bekerja.

“Berpolitik itu memang agak bias juga, PNS boleh memilih tapi kalau untuk dipilih harus keluar dulu, begitu juga dengan TNI boleh dipilih tapi harus keluar dulu,” kata Kalla, Jakarta, Rabu (4/10), seperti dikutip antaranews.com.

Wapres mencontohkan Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur dari TNI untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada April lalu.

“Kalau ingin berpolitik praktis ya keluar dulu seperti Agus. Bagus itu kan,” katanya.

Sebelumnya saat tabur bunga di perairan Selat Sunda dalam gladi bersih HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, Selasa (3/10) Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan sebagai panglima juga berpolitik, tapi bukan politik praktis melainkan politik negara.

Politik negara yang dimaksud adalah tugas yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi sehingga TNI tetap netral dalam politik praktis.

“Terbukti selama 72 tahun, TNI mampu melaksanakan tugasnya demi segenap tumpah darah persatuan dan kesatuan itu berama-sama dengan rakyat,” kata Gatot.

Tak Ganggu Kinerja Pemerintah

Kalla juga mengatakan kegaduhan yang sering terjadi menjelang tahun politik tidak akan mengganggu kerja dan program pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh berpolitik dalam artian PNS tidak berpolitik dan tetap bekerja seperti biasa. Sementara yang gaduh hanya beberapa bagian, tapi tidak akan mengganggu seluruh sistem,” katanya.

Wapres menganggap kegaduhan menghadapi tahun politik terutama mendekati pemilu hal yang biasa.

“Ini kan rutinitas, itu biasa saja. Kita sudah alami berkali-kali. Itu karena banyak media makanya gaduh,” katanya.

Menurut Kalla, hal itu sudah terjadi berkali-kali sejak pemilihan umum langsung pada 2004, 2009, 2014, dan menjelang 2019 ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya dalam Kabinet Kerja untuk tidak membuat gaduh di kalangan masyarakat menjelang tahun politik.

“Semua harus memberikan ketenangan, kesejukan, semuanya harus menyemangati,” kata Presiden Joko Widodo, dalam rapat kabinet parpurna, di Istana negara, Senin (2/10).

Presiden Jokowi menegaskan sikapnya sudah sangat jelas jika masih ada jajarannya yang justru membuat kegaduhan politik.

“Saya kira arahan kemarin jelas sekali, sudah jelas. Nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah terang benderang jelas seperti itu. Memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan semangat, dan terus bekerja,” kata Jokowi. [DAS]