Koran Sulindo – Setelah setengah abad sumber daya alam seperti minyak dan gas di Kalimantan dikuasai asing, mulai tahun 2019 mendatang kekayaan itu kembali sepenuhnya dikelola anak bangsa.
Tak segampang membalikkan telapak tangan, kembalinya sumber daya alam itu beberapa di antaranya harus melalui negosiasi alot.
Tak hanya di Kalimantan, paling sulit justru pengambilalihan tambang Freeport di Papua yang negosiasinya berlangsung hingga 3,5 tahun.
“Selama 50 tahun, Blok Rokan di Riau dikelola oleh perusahaan Amerika, Chevron, dan pada akhir masa kontraknya tahun 2021, blok ini sepenuhnya dikelola oleh Pertamina, dan beberapa blok migas lain,” tulis Presiden Joko Widodo melalui laman resmi fanpage Facebook @jokowi, Senin (31/12).
Seperti diketahui, melalui Kementerian ESDM, pemerintah menugaskan Pertamina mengelola delapan blok migas yang habis masa kontraknya tahun ini.
Delapan blok itu, selain Blok Mahakam dan Blok Rokan, Blok Tuban di Jawa Timur, Blok Ogan Komering di Sumatra Selatan, Blok South East Sumatera di lepas pantai Lampung dan Jakarta, Blok North Sumatera Offshore di pesisir timur Sumatra, Blok East Kalimantan, Blok Attaka di Kalimantan Timur, Blok Tengah, dan Blok Sanga-Sanga.
“Freeport di Papua negosiasinya berlangsung 3,5 tahun, mereka menawar 30 persen, tapi saya menolak. Kita harus mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51 persen,” kata dia.
Jokowi mengaku ngotot karena selama ini Indonesia hanya menikmati bagi hasil kecil dari pengolahan tambang itu.
“Sudah 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan 9,3 persen dari tambang ini. Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport berhasil naik jadi 51 persen,” katanya.
Jokowi menyebut, keberhasilan pemerintahannya menyelesaikan proses divestasi saham Freeport tersebut merupakan kado penutup akhir tahun 2018.
Keberhasilan tersebut juga melengkapi upayanya dalam memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang selama ini banyak dikuasai kontraktor asing oleh dalam negeri.
Pemerintah, punya komitmen yang besar untuk mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas.
“Dan kini, Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri,” kata Jokowi.
Sebelumnya, negoisasi saham Freeport yang alot juga diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Melalui akun Facebooknya ia menyebut kesulitan serupa tak hanya dialami Pemerintahan Presiden Jokowi namun juga pernah dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sri Mulyani menyebut meskipun pemerintah punya bekal berupa UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara yang yang mengharuskan perusahaan tambang berstatus kontrak karya sampai dengan pemerintahan Presiden SBY berakhir, perubahan status tersebut belum berhasil dilakukan pada Freeport.
Menurut Sri Mulyani, SBY menghadapi dilema karena di satu sisi mesti melaksanakan UU Minerba sedangkan di sisi lain mesti menghormati dan menjalankan kontrak karya.
“Hingga pemerintahan SBY berakhir, tak terjadi kesepakatan antara FCX dengan RI mengenai perpanjangan kontrak karya dan pengubahan status dari kontrak karya menjadi IUPK,” kata Sri Mulyani. [TGU]
