Koran Sulindo – “Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapat 10 kursi menteri,” kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar setelah menerima Muslimat Nanhdlatul Ulama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (27/1).
Ia bahkan mengatakan, PKB mendapatkan kementerian terutama ekonomi, keuangan, industri, serta usaha kecil dan menengah (UKM). Kementerian tersebut diharapkan memiliki visi-misi menjadikan perempuan sebagai pelaku ekonomi nasional.”Saya akan mendorong pemerintah meletakkan perempuan dan ibu-ibu menjadi pelaku ekonomi terutama di perdesaan,” katanya pula.
Pernyataan Muhaimin itu pun diberitakan berbagai media. Sampai-sampai, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla, ikut menanggapi. Menurut JK, permintaan Muhaimin itu berlebihan.
“Kalau ada partai yang mau 10, yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang, maka tentu dengan arif pasti juga. Kalau 10, ya, tentu berlebihan lah,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (29/1), sebagaimana diberitakan Antara.
Dikatakan pula oleh JK, porsi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-JK sekarang terbagi dua, yakni dari kalangan profesional dan politikus. Dengan demikian, jika Jokowi ingin menggunakan pola yang sama bila menang pilpres nanti, setidaknya jatah menteri untuk partai politik paling banyak 17 kursi.
“Jadi sekarang ini yang politisi itu kira-kira 16 sampai 17, setengahnya. Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung,” katanya.
Lagi pula, jatah kursi menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi, jika partai menuntut terlalu banyak, itu dapat mengubah konstelasi politik, khususnya dukungan terhadap pasangan calon Jokowi-Ma’ruf. “Otomatis hak prerogatif presiden tentu. Tapi, Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih. Selalu begitu,” ujar JK.
Yang ikut menanggapi permintaan Muhaimin itu adalah Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto. Menurut dia, PKB lebih baik memikirkan pemenangan pemilu terlebih dulu ketimbang kursi menteri.
“Ya, kita berjuang dulu. Menteri itu hak prerogatif presiden,” kata Hasto Kristiyanto pada acara Safari Kebangsaan Keenam di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (28/1). Pemilu, lanjutnya, merupakan ajang mencari pemimpin yang terbaik. Karena itu, suara masyarakat dibutuhkan guna menentukan masa depan bangsa.
Dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK sekarang ada empat menteri dari PKB. Mereka adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olharaga Imam Nahrawi, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Riset, Teknologio, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir. [PUR]
