Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan oknum aparat yang terlibat dalam pungutan liar (Pungli) langsung dipecat.
“Ya, disikat semuanya,” kata Presiden Jokowi, usai menerima pengemudi truk di Istana Negara, Selasa (8/5/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Presiden mengatakan telah memerintahkan langsung ke Kapolri dan Wakapolri agar segera ditindaklanjuti.
“Yang seperti itu itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan. Yang kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada cost-cost tambahan yang seharusnya tidak dan itu dirasakan oleh para supir truk, bukan mengganggu, sangat mengganggu sekali,” katanya.
Sebelumnya Jokowi mengatakan mendengarkan suara-suara sehingga ingin mengonfirmasi langsung ke para supir truk.
“Ya, 100 persen benar seperti tadi disampaikan oleh para pengemudi, para supir truk. Benar. Sudah,” katanya.
Untuk masalah premanisme yang dialami para supir truk, Jokowi mengatakan secara teknis wewenang kepolisian. Sedangkan soal logistik dan tonase adalah kewenangan Kementerian Perhubungan.
“Saya kira ada sudah aturan semuanya. Ya mungkin perlu sosialisasi agar para supir mengerti mana yang boleh, mana yang enggak boleh,” kata Jokowi.
Siber Pungli
Sementara soal, Siber pungli, lembaga yang dibentuk melalui Perpres pada Oktober 2016, Presiden mengatakan telah menyelesaikan banyak pekerjaaan, mulai masalah KTP di Kelurahan hingga sertifikat di BPN. Sedangkan soal pungli kepada pengemudi ini, menurut Presiden, sangat khusus sehingga dapat ditangani langsung Polri.
Sebelumnya Jokowi mengucapkan terima kasih pada para sopir. Hadir dalam acara ini pengemudi truk dari Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.
Usai menceritakan tentang pembangunan infastruktur dan alasan fokus yang dilakukan selama 3,5 tahun di era kepemimpinannya, Jokowi menanyakan kepada para pengemudi truk apakah masih terjadi pungli.
Para pengemudi truk menyatakan pungli masih banyak terjadi.
“Pungli terjadi di jembatan timbang, preman ataukah di jalan?” tanya Jokowi.
“Di berbagai tempat,” jawab para pengemudi.
Jokowi mengaku telah mencatat semua.
“Saya sudah dengar banyak dan saya kaget tadi, ternyata banyak sekali cap tadi. Saya juga enggak tahu cap itu apa, tadi diberitahu baru saya tahu, ooo… cap itu kayak gitu. Oke, itu didengarkan langsung oleh Pak Wakapolri akan saya perintahkan langsung untuk segera dioperasi,” kata Presiden.
Hadir mendampingi Presiden, Menhub Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Komjen Syafruddin.
Jembatan Timbang
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji menjadikan keluhan para pengemudi truk sebagai masukan dalam pengelolaan jembatan timbang di seluruh Indonesia.
Menurut Budi, fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur berat dan volume kendaraan pengangkut barang yang melalui suatu daerah. Namun Menhub tidak menampik, jika di beberapa daerah ada yang menggunakan jembatan timbang sebagai sumber pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita memang akan menertibkan. Jadi sekarang ini dalam tahun kemarin ini, mulai tahun ini akan kita tertibkan, itu akan dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan kita akan mengembalikan fungsinya untuk mengatur berat dan volume karena ini penting,” kata Menhub, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pengemudi truk, di Istana Negara, seperti dikutip setkab.go.id.
Evaluasi Kemenhub, sebanayak 80 persen truk melampaui kalau tidak batas berat, ya batas volume. Kemenhub akan memanggil semua pemilik barang setelah lebaran.
“Jadi oleh karenanya kita akan kumpulkan mereka. Bahkan saya melakukan suatu kolaborasi dengan Kementerian PU untuk mengelola jembatan timbang ini bersama-sama dengan kementerian PU agar mereka bisa juga turut melakukan pengawasan truk-truk yang akan lewat di jalan-jalan nasional itu dalam suatu kualifikasi yang sesuai dengan berat yang ditentukan,” kata Budi. [DAS]
