Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia kini berada di bawah kendali Indonesia dan bukan lagi milik pihak Amerika Serikat (AS). Dalam sebuah acara di Kongres Hikmahbudhi XII di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis (28/3/2024), Jokowi menegaskan bahwa Indonesia telah memperoleh kepemilikan saham dominan sebesar 51% dari Freeport Indonesia, serta berencana menambahnya menjadi 61%.
“Freeport misalnya dulu saham hanya 9% kita ambil alih, kita negosiasi, sekarang 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia! Ini sudah jadi Indonesia! Sebentar lagi akan kita tambah jadi 61%,” ungkap Jokowi.
Dengan kepemilikan saham mencapai 51%, Jokowi menyatakan bahwa 70% pendapatan dari Freeport akan masuk ke kas negara. Diharapkan, dengan penambahan saham hingga 61%, persentase pendapatan yang masuk ke kas negara bisa meningkat menjadi 80%.
“Sekarang pendapatan Freeport 70% ini masuk ke negara, 70%. Begitu kita naik lagi ke 61% nantinya, maka 80% (pendapatan) masuk ke negara. Ini lah prosesnya untuk dapatkan hal itu tantangannya besar tidak mudah, butuh nyali dan keberanian,” papar Jokowi.
Tantangan dalam Nego Alot Penambahan Saham
Meski proses negosiasi penambahan kepemilikan saham Freeport telah berlangsung sejak tahun sebelumnya, Jokowi mengakui bahwa prosesnya masih berjalan alot. Belum ada kesepakatan yang mencapai titik terang. Freeport juga akan mendapatkan tambahan 20 tahun kontrak kerja sampai tahun 2061 setelah pemerintah meningkatkan kepemilikan saham.
“Ya namanya negosiasi udah lama ini, ya alot. Bukan alot, alot banget,” ungkap Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mempersiapkan revisi regulasi untuk memungkinkan perpanjangan kontrak Freeport. Regulasi yang akan direvisi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan,” kata Jokowi.
Jokowi menargetkan semua negosiasi bisa selesai pada paling lambat bulan Juni ini. Namun, ia berharap agar prosesnya bisa dipercepat untuk kebaikan bersama.
“Tadi saya melihat tadi saya targetkan ya sampai Juni lah secepatnya. Kalau bisa secepatnya, tapi paling lamban Juni,” kata Jokowi.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan serta keadilan bagi masyarakat lokal yang terdampak. [UN]
