Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur menggunakan skema investasi dan kerja sama.
“Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020). “Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana.”
Jokowi mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Mereka adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
“Mereka merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” katanya.
Pemilihan tokoh-tokoh dunia tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional.
Ibu kota baru iitu kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur, namun masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” katanya.
Bappenas segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Ibu Kota. Jokowi belum memutuskan siapa yang akan memimpin lembaga baru ini.
“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” kata Jokowi. [Sulindox@gmail.com]