Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo kembali menyinggung penyakit yang menghambat investasi di tanah air, yaitu masih banyak aturan baru kementerian dan direktorat jenderal yang menghambat. Menurut Presiden Jokowi, masih ada 23 aturan baru yang justru menghambat.
“Ini kalau kita masih ulang-ulang begini terus, ya sudah, ini kita rutinitas, enggak akan ada perubahan. Lima tahun, ya sudah rutinitas, enggak ada perubahan,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4), seperti dikutip setkab.go.id.
Presiden menegaskan kalau tidak ada keberanian tidak akan ada perubahan. Ada aturan baru yang dikeluarkan setingkat Dirjen, namun ada juga Peraturan Menteri.
“Nambahi sederhana enggak apa-apa. Ini nambahi ruwet. Kita lihat, nanti disebutin saja Permen apa itu, biar ngerti semuanya,” kata Jokowi.
Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan setiap pembuatan Permen itu harus mendapatkan persetujuan Rapat Terbatas.
“Kemarin memang ada beberapa regulasi yang dikeluarkan, turunan dari PP, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi, bagi Presiden semua hal yang berkaitan dengan regulasi baru seharusnya dilaporkan terlebih dahulu, karena memang Presiden berkeinginan untuk memangkas itu,” kata Pramono.
Seskab menolak menyebutkan kementerian/lembaga yang masih menerbitkan Permen itu, karena menurutnya hal ini berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi Tingkat Kemudahan Berusaha yang disebut dengan Ease of Doing Business.
“Presiden sudah mencanangkan pada pertemuan yang terakhir kemarin agar bisa di bawah 50, maka yang seperti itu diminta Seskab dan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) untuk menertibkan itu. Jadi kita akan minta untuk dicabut,” katanya.
Pramono memperkirakan ada 5 hingga 6 Kementerian yang mengeluarkan aturan baru tersebut. [DAS]
