Koran Sulindo – Pembangunan infrastruktur adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan persatuan Indonesia sekaligus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Infrastruktur yang memadai bakal memperkuat perdagangan dalam negeri sekaligus memperbaiki jalur logistik.
Presiden Joko Widodo menyebut alasan itulah yang melatarbelakangi pemerintah meprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia.
“Kita ingin terus mempersatukan Indonesia, karena infrastruktur juga bisa mempersatukan Indonesia. Kita ingin membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden Jokowi di di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12) pagi.
Sementara itu, dalam kesempatan berbeda Sekretaris Kabinet Pramono Anong prinsip-prinsip keadilan sosial itu diwujudkan dalam cara pandang Indonesianisme, bukan lagi Jawa sentris. Jokowi menginginkan pembangunan dinikmasti oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Pramono menyebut salah satu contoh paling kongkret dari tekad pemerataan tersebut adalah program satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia, termasuk Papua.
Selama ini, kenaikan harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 7.000 di Jawa bakal ditentang demo sengit berbulan-bulan. Sementara di Papua, warga diam meski bertahun-tahun harga BBM mencapai Rp 60.000 perliter atau Rp 100.000 perliter di Puncak Jaya.
“Itulah yang kemudian menjadi spirit Presiden untuk melakukan pemerataan pembangunan. Bahkan di Papua juga dibangun jalan 4.300 km, untuk membuka Papua,” kata Pramono.
Lebih lanjut Pramono menjelaskan, Indonesianisme diterjemahkan Presiden dalam tiga yakni konektivitas dengan membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusia dan mengatasi ketimpangan.
“Sekarang ini, kemiskinan Indonesia masih di 10 koma atau hampir 11 persen dan Presiden menginginkan bahwa kemiskinan kita harus turun di bawah 10 persen, maka pekerjaan seperti itu bukan pekerjaan yang mudah, tidak ringan, harus kerja keras,” kata Pramono.
Pramono menyebutkan, baru pertama kali dalam hampir 15 tahun Indonesia meraih peringkat Investment grade dari tiga lembaga rating utama meskipun masih BBB, yang diperkirakan bakal naik menjadi BBB+ di akhir tahun.
Membaiknya peringkat, menurut Pramono berarti biaya pembangunan yang selama ini mahal bakal menjadi lebih murah lagi.[TGU]
