Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan hubungannya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) baik-baik saja, meski dalam banyak kasus sikap PAN tersebut dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
“Wong kita baik-baik saja kok, baik-baik saja kita, baik-baik saja,” kata Presiden Jokowi, usai pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7), seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Jokowi semua partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk PAN diundang dalam pertemuan Senin (24/7) lalu. Namun tak ada perwakilan PAN yang terlihat menghadiri pertemuan tersebut.
“Bisa saja undangannya nggak sampai, tapi kan bukan dari saya undangannya. Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang. Bisa saja undangannya enggak sampai, bisa saja sampai tapi enggak hadir. Tapi nggak ngerti itu kan teknis, mungkin di Menteri Sekretaris Negara, atau di ketua kelas,” katanya.
Presiden juga membantah jika pertemuan itu membahas perombakan (reshuffle) kabinet.
“Oo, ndak, ndak ada, ndak ada, ndak ada urusannya,” kata Jokowi.
Wakil partai koalisi pendukung pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara dan anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon
Sementara Presiden didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan tak kaget soal sikap PAN yang memilih untuk berseberangan dengan pemerintah dalam sidang paripurna DPR yang membahas RUU Pemilu.
“Untuk PAN, 2 hari lalu sudah menemui saya dan menyampaikan kepada saya,” kata Jokowi, usai menutup Mukernas PPP di Ancol, Jakarta, Jumat, 21 Juli 2017.
Sejak awal PAN sudah tidak sejalan dengan koalisi parpol pemerintah dalam RUU Pemilu itu. Pemerintah mengajukan skema Presidential Threshold 20 persen/25 persen, sementara PAN bersikeras mendukung Presidential Threshold 0 persen. Pada sidang paripurna DPR, anggota dewan Fraksi Amanat Nasional ikut walk out dari ruangan sidang bersama anggota fraksi PKS, Gerindra, dan Demokrat.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan PAN tak pernah memiliki niatan untuk keluar dari barusan partai koalisi. Kalaupun berbeda dengan partai koalisi hal itu disebutnya sebagai sikap mengkritisi kebijakan pemerintah. [DAS]
