Koran Sulindo – Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Karena itu, negeri ini ibarat perawan yang siap disunting, banyak investor yang meliriknya. Semuanya, tentu saja bertujuan mengeruk sumber daya alam itu.
Karena itu, kata Abdul Halim, sumber daya tersebut mesti dijaga keberlanjutannya. Maka, menurut Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu, penyelenggaraan KTT Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) menjadi momentum untuk menyerukan hal tersebut.
“Indonesia merupakan surga sumber daya kelautan dan perikanan bagi negara-negara IORA,” kata Abdul di Jakarta pada Minggu (5/3).
Abdul menuturkan, pemerintah mesti mendesak 21 negara anggota IORA untuk pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mesti patuh pada aturan nasional. Lalu, aturan nasional mesti dipastikan tidak bertentangan dengan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.
Sebagai organisasi regional, IORA terdiri atas 21 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pada dasarnya organisasi ini terbuka untuk memperkuat kerja sama ekonomi, terutama memfasilitasi investasi, promosi, dan pembangunan sosial di kawasan.
Indonesia menjadi ketua IORA dan penyelenggaraannya berlangsung dari 5 Maret hingga 7 Maret 2017. Tema yang diangkat dalam KTT kali ini adalah “Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudera Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur”.
Mengembangkan Industri Perikanan
Berkaitan dengan pembangunan industri perikanan, pemerintah telah menetapkan rencana aksi nasional. Itu kemudian diatur dalam Peraturan Presiden tentang Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional tahun 2017.
Rencana aksi ini dtetapkan untuk periode 2016 hingga 2019. Di situ, pemerintah menetapkan program, kegiatan, target, jangka waktu, penanggungjawab dan lembaga yang terlibat dalam mengembangkan industri perikanan nasional.
Keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Kesehatan misalnya, bertanggung jawab melakukan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk kelautan dan perikanan. Sedangkan, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab membangun pelabuhan dan bandar udara untuk ekspor hasil perikanan.
Jauh sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selalu berpesan bahwa industri perikanan mesti memperhatikan aspek keberlanjutan. Indonesia karena itu mengusulkan setiap negara IORA bertanggung jawab dalam memberantas pencurian ikan. [KRG]
