Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela acara “Gowes Bareng PDI Perjuangan dengan Wartawan”, di Jakarta, Sabtu (10/4). Isu reshuffle kembali berhembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR. Usulan Presiden Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.
Menanggapi pertanyaan awak media soal isu reshuffle, Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.
“Ibu Megawati dalam berpolitik itu mengajarkan agar taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden,” ujar Hasto di Thamrin 10, Jakarta Pusat.
PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
“Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” ucap Hasto.
Ditanya apakah Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kata Hasto, Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 10 hari lalu. Namun, ditegaskan Hasto, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.
“Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan,” kata Hasto.
Namun, Hasto kembali menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
“Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden,” kata Hasto.
Peleburan Kemdikbud dan Kemristek Dikti
Menyoal peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hasto Kristiyanto mengapresiasi keputusan DPR yang sepakat dengan usulan Presiden Jokowi.
Menurut Hasto, hal itu membuktikan bahwa DPR memiliki semangat yang sama dengan Presiden Jokowi. Keputusan itu berarti kedua belah pihak sangat memahami betapa pentingnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang akan langsung berada di bawah presiden.
Hasto berpandangan, dengan peleburan kembali Kemendikbud dan Kemenristek Dikti, maka posisi BRIN akan semakin kuat, meski Perpres No.74 Tahun 2019 tentang BRIN belum diundangkan.
“Nasibnya BRIN makin kuat. BRIN di bawah Presiden. BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masa kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya,” kata Hasto.
“Bagi PDI Perjuangan, dalam kerangka ideologis, BRIN inilah yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari,” imbuhnya Hasto.
Hasto lalu bercerita, pada saat PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi sebagai Presiden, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bukan bicara soal bagi-bagi jabatan politik. Namun justru menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi.
“Ibu Megawati menegaskan perlu empat hal. Yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional,” kenang Hasto.
“Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita jalan berdikari perlu BRIN. Maka BRIN ini sangat penting di dalam membangun spirit kita, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Hasto lagi.
Hasto menyatakan bahwa bagi PDI Perjuangan tidak ada bangsa yang maju tanpa proses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar itulah, menurut Hasto, BRIN memang perlu berada di bawah presiden langsung.
“Itulah makna secara politik ideologis di dalam membangun kedaulatan ekonomi kita,” tegas Hasto.
Menyoal kekosongan jabatan dengan adanya peleburan dua kementerian itu, Hasto menegaskan semua pihak sebaiknya lebih berbicara tentang bangsa dan negara. Bukan soal bagi-bagi jabatan.
“Untuk bangsa dan negara jangan bicara jabatan kosong atau nambah. Bicara mana yang lebih mendorong bangsa ini memiliki sebuah tata pemerintahan yang memastikan jalan bagi masa depan,” tegas Hasto. [CHA]
