Koran Sulindo – Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkontribusi utama pada peningkatan daya saing Indonesia. Daya saing Indonesia melesat 11 peringkat tahun ini menjadi peringkat 32 dari sebelumnya nomor 43 pada 2018.
“Meskipun demikian masih dibawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Jumat (31/5/2019), melalui rilis media
Namun kenaikan peringkat daya saing Indonesia itu terbesar di regional Asia Pasifik.
Rilis peringkat daya saing itu dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, yang menggunakan 4 indikator besar yang diukur, yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Dalam rilis tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis.
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Terlebih Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur.
Sejak 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Namun dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek.
“Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT, dan kawasan perbatasan,” katanya.
Daya saing yang baik diperlukan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran.
“Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina,” katanya.
Basuki mengatakan dalam membangun konektivitas dilakukan secara sinergi multimoda, sebagai contoh Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.
Pembiayaan menjadi tantangan Pemerintah meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata diatas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan.
Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp548,4 triliun yang terbagi tahun 2015 sebesar Rp119,6 triliun, tahun 2016 sebesar Rp98,1 triliun, tahun 2017 sebesar Rp106,3 triliun, tahun 2018 sebesar Rp113,7 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp110,7 triliun.
Infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat seperti jalan tol, maka pembangunannya melalui investasi badan usaha. Dengan demikian anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin diperluas cakupan layanannya.
Skor tingkat kemudahan berusaha di Indonesia sebenarnya naik 1,42 poin ke level 67,96 namun belum mampu mengerek posisi Indonesia di tingkat global maupun Asia Tenggara.
Berada pada peringkat pertama dunia adalah Singapura yang pada 2018 lalu berada pada posisi 3 dunia.
“Kawasan Asia Pasifik tumbuh menjadi sumber daya saing. Sebanyak 11 dari 14 negara memperbaiki atau mempertahankan posisi mereka, dipimpin oleh Singapura dan Hong Kong pada pucuk peringkat global,” kata IDM.
Selain kalah dari Singapura, daya saing Indonesia juga kalah dari Malaysia, yang bertahan di posisi 22 dunia. Sementara itu, Thailand berada pada posisi 25, naik 5 peringkat dari posisi 30 pada tahun 2018 lalu.
Daya saing Jepang terpantau turun 5 poin ke posisi 30 pada tahun 2019 ini. Penurunan itu disebabkan merosotnya kondisi ekonomi, kondisi utang pemerintah, dan melemahnya iklim usaha. [Didit Sidarta]