Mundurnya musim tanam padi menyebabkan pemerintah menerbitkan ijin baru impor beras sebesar 2 Juta ton pada tahun 2024. Angka ini mengalami lonjakan dari realisasi impor beras pada tahun 2023 sebesar 1 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan rencana impor beras disebabkan berbagai kondisi diantaranya musim tanam, program bantuan pangan pemerintah dan operasi pasar.
“Sudah ditugaskan 2 juta ton untuk 2024,” ujar Buwas kepada awak media (8/11) di kompleks DPR RI.
Menurut Buwas meski telah terbit ijin impor itu bentuknya baru penugasan, bukan berati semuanya wajib di impor. Jika pasokan dalam negeri bisa menutupi kebutuhan maka impor tidak perlu seluruhnya. Selain itu faktor harga dan daya beli juga berpengaruh pada realisasi impor beras.
“Kita kan memperhitungkan kontrak itu berkaitan dengan kemampuan bongkar muat, terus kemampuan kita membelinya juga, selain harga dan kualitas. Jadi kalau seperti sekarang, dalam situasi dolar naik segala macam akan mempengaruhi harga beli. Kalau harga belinya lebih mahal dari sini, ya gak ada gunanya,” kata Buwas.
Penugasan impor beras 2 juta ton kepada bUlog di tahun 2024 juga terkait dengan perpanjangan program bantuan pangan berupa beras hingga Juni 2024.
“Ada bantuan pangan lagi Pak Presiden yang sampai Juni (2024) itu. Artinya kan ada (kebutuhan) 640 ribu ton lagi, plus operasi pasar 3 bulan bisa 300 ribu, karena belum panen. Jadi, ya lebih dari 900 ribu kan. Nah kalau tanpa suplai kita minus,” jelasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Sepanjang hingga September 2023 indonesia telah mengimpor beras mencapai 1,79 juta ton. Angka itu mencakup impor beras jenis khusus, premium, medium, konsumsi hingga beras pecah.
“Nilainya mencapi 980,44 juta dolar AS,” kata Plt BPS Kepala Amalia Adininggar Widyasanti pada medio Oktober 2023.
Adapun beras impor untuk kebutuhan tahun 2023 banyak didatangkan dari Thailand, Vietnam dan India dengan total nilai impor sebesar 980 juta dolar AS.
Pembebasan bea impor beras
Agar harga beras impor lebih murah, pemerintah berencana akan membebaskan bea impor beras melalui skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMTDP). Hal ini sesuai dengan permintaan Perum Bulog yang mengeluhkan tingginya harga.
“Nanti Badan Pangan Nasional akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Untuk itu Kemenkeu akan menyiapkan anggaran insentif bea masuk sesuai kebutuhan impor yang ditetapkan. Dengan adanya BMTDP diharapkan dapat harga beras di dalam negeri turun.
Menurut Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) pembebasan bea masuk beras impor diperlukan demi harga beras yang lebih murah. Langkah ini dinilai jauh lebih baik dibanding memperbanyak volume impor.
“Makanya salah satunya yang kami ajukan kepada pemerintah, yaitu bea masuk. Artinya, harganya [beras] akan jadi lebih murah,” ujar Buwas, Rabu (8/11).
Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah dan adanya konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pangan impor. Meskipun diakui beras impor jauh lebih murah di negara asal, biaya logistik dan kenaikan harga minyak dunia telah menambah beban biaya pengadaan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk impor beras (6/11) untuk menekan harga beras di dalam negeri. [DES]