Catatan Cak AT:
Hari Senin itu selalu terasa seperti ujian nasional bagi orang dewasa. Apalagi bagi mereka yang hidupnya bergantung pada grafik naik-turun bursa saham yang begitu labil, meskipun bisa diprediksi.
Saya bukan pemain saham, tapi saya punya kawan-kawan yang levelnya bukan lagi “trader”, melainkan sudah masuk kasta “bandar setengah malaikat, setengah dukun”. Mereka tidak membaca candlestick, mereka membaca batin pasar.
Dan Senin pagi ini, saya bisa membayangkan mereka duduk diam, kopi dingin tak tersentuh. Mereka menatap layar seperti menunggu hasil diagnosa USG pasar saham dan ekonomi nasional: hidup atau perlu dirujuk ICU.
Pasar menunggu satu hal: apakah kemarahan Presiden akhir pekan lalu cukup ampuh untuk menahan gejolak bursa saham dan gravitasi ekonomi.
Anda tahu, kabar yang beredar terdengar seperti dongeng modern. Katanya, cukup dengan aba-aba “marah” dari Presiden, maka para petinggi lembaga keuangan beramai-ramai mengundurkan diri.
Seolah-olah stabilitas pasar bisa dipulihkan dengan metode klasik ala kampung: kalau genteng bocor, tukangnya dimarahi dulu, baru hujan disuruh berhenti. Padahal pasar modal bukan anak kos yang bisa nurut hanya karena dibentak.
Masalahnya bukan siapa yang mundur, melainkan apa yang sebenarnya diminta oleh dunia saham — khususnya oleh satu lembaga bernama Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang belakangan mendadak lebih ditakuti dari mantan yang menyimpan screenshot chat lama.
MSCI tidak meminta presiden marah. Tidak pula meminta regulator mundur. Mereka bahkan tidak menyuruh dana asuransi turun gunung menjadi pasukan infanteri bursa. Yang mereka minta justru membosankan, tidak heroik, tidak dramatis, dan karena itu sering diabaikan: pembenahan struktur.
Dalam dokumen resmi MSCI Market Accessibility Review, problem Indonesia disebut dengan bahasa yang sangat sopan, khas orang asing yang sedang menegur tuan rumah tapi tidak ingin diusir.
Intinya sederhana tapi menyakitkan: pasar Indonesia terlalu sulit dibaca, terlalu sempit untuk investor besar, dan terlalu gelap untuk ukuran pasar yang ingin disebut dewasa.
Ada empat hal. Yang pertama soal transparansi data. Bagi MSCI, data pasar kita seperti etalase toko yang lampunya redup. Ada barang, tapi tidak jelas mana asli, mana replika, mana titipan. Investor global tidak alergi risiko, tapi mereka alergi ketidakjelasan.
Di pasar Amerika, Jepang, atau Korea Selatan, data kepemilikan, transaksi, hingga free float bisa diakses dengan presisi menit. Di sini? Kadang laporan datang seperti surat cinta: terlambat, samar, dan penuh tafsir.
Yang kedua soal free float. MSCI mencatat terlalu banyak saham besar di Indonesia yang mayoritasnya dikunci oleh pemilik lama. Sahamnya tercatat, tapi tidak benar-benar “hidup”.
Itu ibarat hotel bintang lima, kamarnya ada seribu, tapi yang boleh disewa umum cuma sepuluh. Investor global membawa dana raksasa, bukan uang jajan. Mereka butuh likuiditas, bukan janji manis.
Ketiga adalah keterbukaan struktur kepemilikan. MSCI ingin tahu siapa menguasai siapa. Bukan sekadar nama perusahaan, tapi relasi di balik layar: afiliasi, silang kepemilikan, dan potensi konflik kepentingan.
Di banyak negara, ini standar. Di Inggris, misalnya, aturan beneficial ownership dibuat ketat justru setelah krisis 2008, ketika publik sadar bahwa kehancuran pasar sering datang bukan dari spekulan kecil, tapi dari struktur yang kusut dan saling menyembunyikan.
Keempat, yang paling sensitif: tata kelola. Governance. Bukan cuma aturan di atas kertas, tetapi konsistensi penegakan. MSCI mencatat bahwa regulasi di Indonesia sering bagus saat ditulis, tapi ragu-ragu saat dijalankan. Pasar global membaca ini sebagai sinyal berbahaya: aturan bisa berubah tergantung suasana hati politik.
Dan di titik inilah langkah-langkah panik menjadi kontraproduktif. Ketika pemerintah merespons kejatuhan IHSG dengan membuka kran dana asuransi agar masuk bursa, pasar global justru membaca pesan terbalik: negara sedang kehabisan mekanisme pasar, lalu mengambil jalan pintas administratif.
Ini bukan solusi struktural, ini morfin penghilang rasa sakit. Nyeri hilang sebentar, penyakitnya tetap jalan.
Prabowo Subianto, dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan emosional, sesungguhnya sangat efektif di wilayah komando. Tetapi pasar modal bukan barak militer.
Di Korea Selatan, saat krisis Asia 1997, pemerintah tidak menggertak bursa; mereka membangun ulang transparansi, membuka kepemilikan asing, dan memperkuat regulator — hasilnya, pasar mereka naik kelas permanen.
Di India, reformasi pasar justru dilakukan tanpa gaduh politik, tapi dengan konsistensi teknokratis bertahun-tahun, hingga kini mereka menjadi darling investor global.
Belajar dari luar negeri, pasar tidak takut pada pemimpin yang keras. Pasar takut pada pemimpin yang reaktif.
MSCI memberi waktu pembenahan bursa saham hingga Mei bukan untuk menyaksikan siapa yang dimarahi, tetapi untuk melihat apakah fondasi diperbaiki. Dunia investasi tidak menilai nada suara, mereka menilai sistem.
Ironisnya, drama pengunduran diri para petinggi bursa justru mempertebal kecemasan. Bagi pasar, kekosongan institusional jauh lebih menakutkan daripada pejabat yang tidak populer. Bursa bisa bertahan dengan regulator yang dikritik, tapi sulit hidup tanpa regulator yang utuh.
Maka Senin pagi ini bukan sekadar soal angka IHSG. Ia adalah ujian kedewasaan. Apakah kita mau membenahi rumah karena strukturnya rapuh, atau hanya mengganti gorden karena tamunya protes pemandangan.
Pasar modal, pada akhirnya, tidak minta dimanja. Ia hanya minta diperlakukan jujur. Dan barangkali di situlah pelajaran terbesarnya: kemarahan bisa menggerakkan manusia, tetapi hanya tata kelola yang bisa meyakinkan pasar.
Dalam dunia ekonomi modern, stabilitas bukan lahir dari suara yang paling keras, melainkan dari sistem yang paling bisa dipercaya.
Maka kalau Senin nanti grafik masih bergetar, barangkali itu bukan tanda pasar membangkang. Bisa jadi ia sedang mengajari kita satu hal sederhana: bahwa kepercayaan tidak bisa diperintah, ia harus dibangun —upelan, sunyi, dan sering kali tanpa tepuk tangan.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis