“Politik harus dimengerti semua orang, karena politik adalah kehidupan sehari-hari. Politik adalah kecerdasan dalam memahami keadaan. Politik bukan dunia para dewa. Berpolitiklah kamu untuk memperjuangkan hidupmu.” – Tan Malaka –
Koran Sulindo – Seruan Tan Malaka itu terdengar sayup-sayup dari suatu masa yang bergolak, masa pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bersama tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya, Tan Malaka—yang menulis sejumlah buku dan aktif menggerakkan massa rakyat—telah menjadikan politik sebagai senjata untuk memerdekakan negeri ini. Atas seruan kaum pergerakan itu, rakyat kemudian dengan penuh semangat menceburkan diri dalam politik.
Di zaman bergerak itu, pentas politik nasional didominasi politisi-intelektual, seperti: HOS Cokroaminoto, Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan tentu saja Tan Malaka. Pada masa itu perdebatan intelektual ingar-bingar, terutama mengenai ideologi dan strategi pergerakan untuk mencapai kemerdekaan negara bangsa Indonesia. Bung Karno, misalnya, pada masa sebelum kemerdekaan, banyak menulis gagasan tentang bangsa, kemanusiaan, dan anti-penjajahan. Politisi zaman pergerakan dan awal kemerdekaan itu genealoginya intelektual terdidik.
Mohammad Hatta, politisi-intelektual lainnya, bahkan sudah merumuskan soal kepemimpinan (leadership) ini. Bagi Bung Hatta, kewajiban utama seorang pemimpin adalah membaca perasaan rakyat dan memberikan jalan kepada perasaan itu. Seorang pemimpin harus bisa menangkap persoalan rakyat dari yang terkecil hingga terbesar. Juga mengetahui persoalan yang masih terpendam.
Pada mulanya, kata Bung Hatta, rakyat tak tahu bergerak, sekalipun menanggung penindasan yang keji. Penyebabnya, langkah mereka masih terikat oleh pengetahuan mereka yang masih terbelakang. Paling-paling mereka berfikir pendek: bagaimana supaya tetap bisa makan sehari-hari. Akibatnya, banyak diantara kaum tertindas itu menyerah pada “apa boleh buat”. Solusi di hadapan mereka cuma satu: pasrah pada keputusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Situasinya makin parah di bawah rezim otoriter. Bayangkan, rakyat tak punya ruang sama sekali untuk bersuara.
Meskipun demikian, Bung Hatta menyadari bahwa rakyat yang bodoh sekalipun masih punya kemauan dan tujuan. Rakyat yang pasif pun sebetulnya masih punya harapan dan cita-cita. Nah, di situlah tugas pemimpin. Kata Bung Hatta, seorang pemimpin harus bisa membaca perasaan rakyat, menggerakkan massa yang sulit bergerak sendiri, dan menyuluhi jalan pembebasan rakyat yang masih gelap. Pendek kata, pemimpin harus mengemudikan apa yang dikehendaki oleh rakyat.
Pemimpin pula yang membuka mata rakyat. Kalau mata rakyat sudah terbuka, tugas selanjutnya adalah mengubah individuale actie menjadi massa actie (aksi orang banyak yang tersusun dalam satu badan). Di situlah muncul organisasi sebagai pengikat massa. Di situ pula muncul psikologi kolektif alias “kemauan bersama”. Saat inilah seorang pemimpin politik harus muncul: mengemudikan kemauan bersama massa-rakyat. Kata Bung Hatta, pada saat tertentu kemauan bersama disuarakan dengan jelas, diantaranya, seperti kongres, rapat umum, dan rapat. Tetapi, terkadang pula kemauan harus disuarakan oleh seorang pemimpin. Nah, di situlah tugas pemimpin: menjadi jurubahasa perasaan dan kemauan rakyat. Seorang pemimpin politik tak boleh membelakangi atau meninggalkan kemauan rakyat.
Absennya Intelektualitas
Di masa kita saat ini, adakah pemimpin politik yang memenuhi kualitas seperti yang dikonsepsikan Bung Hatta tersebut? Masih adakah antusiasme masyarakat terhadap politik dan kaum politisi? Yang terjadi sebaliknya. Setiap kali membicarakan politik, rakyat selalu bicara dengan nada pesimis, bahkan apatis. Hampir setiap hari kita mendengar kritik tajam terhadap dunia politik dan kaum politisi di negeri ini, baik itu dari para pengamat politik maupun pembicaraan masyarakat umum.
Seorang budayawan mengatakan dunia politik Indonesia bagaikan “delman tanpa kusir”. Maksudnya, negara tanpa pemimpin politik yang memiliki kapabiltas dan integritas yang mumpuni. Akibatnya, rakyat kebanyakan—yang bagaikan penumpang delman—terpaksa menempuh risiko terus mengalami “kecelakaan sosial” karena negara tempat mereka bernaung tidak memiliki pemimpin yang andal.
Mengamati situasi perpolitikan sekarang ini, teringang kembali kita kepada peringatan Bung Hatta yang diucapkannya pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Gajah Mada, 27 November 1956:
“…..Apa jang kita alami di Indonesia sehari-hari sekitar kita, merupakan seolah-olah Pantjasila itu diamalkan dibibir sadja, tidak mendjadi pelita dalam hati untuk membangun masjarakat baru. Tiap-tiap golongan berkedjar-kedjar mentjari rezeki. Golongan sendiri dikemukakan, masjarakat dilupakan. Dalam teori kita menganut kolektivisme, dalam praktik dan perbuatan memperkuat individualisme. Dalam teori kita membela demokrasi sosial, dalam praktik dan perbuatan menghidupkan semangat demokrasi liberal. Partai yang pada hakekatnja alat untuk menjusun pendapat umum setjara teratur—agar supaja rakjat beladjar merasai tanggungdjawabnja sebagai pemangku negara dan anggota masjarakat—partai itu didjadikan tudjuan dan negara mendjadi alatnja….”
Akibatnya situasi politik seperti itu, ketidakpercayaan publik makin meluas. Dan akibat berikutnya terjadinya krisis dalam berbagai aspek. Salah satu yang paling terasa adalah krisis intelektualitas di dunia politik kita saat ini. Proses, dinamika, hingga produk-produk politik banyak yang jauh dari semangat dan nilai intelektualitas. Gagasan, sebagai salah satu elemen terpenting dalam politik, seakan absen dalam perpolitikan Indonesia pasca-reformasi.
Menyaksikan polah tingkah para politisi di negeri ini, kita pun teringat Maximilian Weber, sosiolog dan pemikir sosial terkemuka berkebangsaan Jerman, yang pernah mengajukan gagasan menarik tentang karakter politisi. Lewat sebuah artikelnya berjudul Politics as Vocation (1958), Weber membedakan antara kualitas karakter politisi yang “hidup dari politik” (leben von politik) dengan politisi yang “hidup untuk politik” (leben fur politik).
Karakter politisi yang “hidup dari politik” menganggap dunia politik bukanlah tempat untuk mengembangkan diri. Bagi politisi jenis ini, dunia politik hanyalah tempat persinggahan sementara. Karena hanya tempat persinggahan, maka politisi itu tidak akan mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk bidang ini. Yang diperhatikan hanyalah hal-hal yang menguntungkan dirinya. Maka, dapat dimaklumi dalam paradigma seperti ini tanggung jawab moral, keseriusan dan pengabdian bukan menjadi nilai utama. Yang menjadi nilai utama adalah self-interest (kepentingan pribadi).
Sedangkan bagi politisi yang “hidup untuk politik”, dunia politik bukan sekadar tempat persinggahan, melainkan dunia yang sesungguhnya. Sebagai dunia yang sesungguhnya, maka sang politisi akan mencurahkan segala usaha, tenaga, pikiran dan segala kemampuannya, untuk memuliakan politik. Dalam pandangan kedua ini nilai-nilai itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diperlihatkan oleh para politisi. Justru di sinilah kehormatan seorang pemimpin politik itu. Weber secara jelas mengatakan, “kehormatan pemimpin politik atau negarawan pemimpin, secara eksklusif persis terletak dalam tanggung jawab pribadinya terhadap apa yang ia lakukan, suatu tanggung jawab yang ia tidak dapat dan tidak boleh menolak atau mengalihkannya kepada orang lain”.
Gagasan “hidup untuk politik” sesungguhnya mengandung penegasan akan pemahaman baru mengenai politik, yakni dihayati sebagai sebuah panggilan. Dikatakan sebagai sebuah panggilan karena penekanannya adalah nilai-nilai etis. Artinya, dalam menjalankan jabatan dan kekuasaannya, seorang politisi tidak lagi melulu menjadikan materi sebagai tujuan dari seluruh kekuasaannya, melainkan nilai-nilai intrinsik etis, yakni pengabdian, ketulusan, keseriusan, kepekaan sosial, rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
Dalam kaitan ini, dunia politik justru menjadi wadah pengembangan diri yang sesungguhnya bagi politisi dengan memperlihatkan kepedulian terhadap hasil pekerjaan dan akibat dari pekerjaannya terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Di dalamnya politisi akan menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk memaksimalkan pekerjaannya berdasarkan kepercayaan rakyat yang memilihnya.
Termasuk jenis karakter manakah para politisi kita yang kerap tampil di ruang publik hari-hari ini? Silakan pembaca menilai sendiri. [Imran Hasibuan]