Catatan Cak AT:
Di negeri ini, sering kali teori datang dari atas, tapi pembuktiannya justru lahir dari bawah. Presiden boleh bilang penghematan kendaraan listrik bisa sampai 80 persen. Tapi yang bikin kita percaya bukan angka di podium, melainkan cerita sopir taksi online yang hidupnya tiba-tiba lebih longgar.
Bayangkan seorang pengemudi yang dulu tiap hari “memberi makan” mobilnya Rp300 ribu sampai Rp400 ribu. Sekarang cukup Rp100 ribu untuk mobil listriknya. Bahkan ada yang cuma Rp51 ribu untuk ratusan kilometer. Itu bukan sekadar efisiensi, itu semacam mukjizat ekonomi mikro. Dalam bahasa rakyat: “hidup jadi agak manusiawi.”
Jadi kalau Presiden bilang hemat 80 persen, dan sopir bilang 65 persen, itu bukan kontradiksi. Itu seperti dua orang yang sama-sama bilang durian enak, hanya beda tingkat mabuknya saja.
Yang lebih mengejutkan lagi, dan ini jarang jadi bahan obrolan warung kopi, adalah pajaknya. Pajak mobil listrik hanya sekitar Rp100 ribu per tahun. Sementara mobil bensin? Sekitar Rp3 juta. Selisihnya bukan kecil. Itu bisa buat bayar listrik rumah setahun, atau cicilan sekolah anak, atau sekadar menjaga kewarasan di tengah harga kebutuhan yang naik seperti balon ulang tahun yang ditiup berlebihan.
Belum lagi fasilitas bebas ganjil-genap di Jakarta yang bisa Anda dapatkan dari pakai mobil listrik. Di kota yang lalu-lintasnya seperti ujian kesabaran tingkat dewa, bebas ganjil-genap itu bukan sekadar kemudahan. Itu privilege. Mobil listrik tiba-tiba naik kasta, dari alat transportasi menjadi semacam “jalur cepat kehidupan.”
Di atas semua hitung-hitungan ekonomi itu, ada satu keuntungan yang sering luput dari perhatian. Kendaraan listrik jauh lebih bersih bagi lingkungan. Ia tidak menghasilkan emisi gas buang, bebas timbal, dan tidak mencemari udara yang kita hirup setiap hari.
Di kota-kota besar yang sudah seperti ruang uji ketahanan paru-paru, kehadiran kendaraan listrik bukan sekadar pilihan teknologi, tapi investasi kesehatan, agar anak-anak kita tidak tumbuh dengan udara yang lebih mahal daripada obat.
Lalu pertanyaannya: kalau semua sudah semenarik ini, kenapa rakyat belum berbondong-bondong pindah? Jawabannya sederhana, tapi dalam, yaitu persepsi. Pemerintah dan pengusaha mesti berupaya mengubah persepsi ini.
Bagi banyak orang, kendaraan listrik itu masih dianggap “sulit.” Sulit ngecas, takut kehabisan daya di jalan seperti kehabisan bensin di tengah hutan, sulit purna jual. Dan yang paling ditakuti, baterainya mahal seperti harga hati yang pernah dikhianati.
Padahal realitasnya mulai berubah. Infrastruktur pengisian mobil dan motor listrik sudah berkembang. Ribuan SPKLU berdiri, bahkan di jalur mudik. Ada fast charging, ultra fast charging, bahkan lounge nyaman. Ngecas mobil sekarang kadang lebih nyaman daripada ngecas emosi. Jadi, masalahnya bukan lagi pada teknologi, tapi pada rasa percaya.
Di sinilah pemerintah diuji, bukan sekadar sebagai regulator, tapi sebagai “penjamin psikologis bangsa.” Kalau serius ingin transisi ke elektrifikasi kendaraan yang digembar-gemborkan Presiden Prabowo Subianto berhasil, maka insentif tidak boleh berhenti di pajak murah dan bebas ganjil-genap.
Tampaknya, harus pula ada jaminan yang lebih dalam. Misalnya, garansi baterai 8 sampai 10 tahun, kepastian purna jual, bahkan mungkin skema buyback. Biar rakyat merasa: “kalau saya loncat ke listrik, saya tidak loncat ke jurang.” Karena pada akhirnya, keputusan membeli kendaraan itu bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi soal rasa aman.
Ironisnya, di saat rakyat masih ragu, negeri ini justru duduk di atas harta karun baterai dunia. Nikel dari Konawe, Sulawesi Tenggara, salah satu bahan utama baterai lithium, digali dari tanah kita, diangkut ke luar negeri, terutama China, lalu kembali lagi ke kita dalam bentuk produk jadi dengan harga yang sudah “berasa internasional.”
Kita ini seperti petani singkong yang menjual hasil panennya murah, lalu membeli keripik singkong impor dengan harga mahal, sambil bilang, “Wah, ini produk luar negeri, pasti bagus.”
Kalau logika ini tidak diubah, maka kita hanya akan jadi penonton dalam revolusi energi yang sebenarnya kita sendiri punya bahan bakunya.
Di titik ini, gagasan Presiden tentang kendaraan listrik berbasis energi matahari bertemu dengan realitas rakyat. Sama-sama masuk akal, tapi butuh jembatan kepercayaan.
Dan jembatan itu bukan dibangun dengan pidato, tapi dengan kebijakan yang terasa di tangan. Antara lain melalui harga yang terjangkau, infrastruktur yang merata, dan jaminan yang menenangkan.
Akhirnya, kita sampai pada satu ironi yang agak lucu, bahwa listriknya sudah murah, teknologinya sudah ada, insentifnya mulai menarik. Yang masih mahal justru keraguan kita sendiri.
Padahal, mungkin yang perlu kita ubah bukan hanya mesin kendaraan, tapi juga cara berpikir. Dari takut mencoba, menjadi berani beralih. Karena di era baru ini, yang paling mahal bukan lagi energi, melainkan keterlambatan mengambil keputusan.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis