Jenderal TNI Andika Perkasa dipastikan segera menduduki jabatan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Komisi DPR memberikan persetujuan atas pencalonannya sebagai panglima TNI, Sabtu (6/11/2021). Meskipun Andika akan segera memasuki masa pensiun tahun depan, namun dia tetap terpilih dengan harapan besar terpikul di pundaknya.
Paling tidak mantan Pangkostrad tersebut memiliki waktu sekitar 12 bulan untuk melakukan pembenahan institusi TNI. Harapan serupa datang dari kalangan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
Panglima TNI juga memiliki peran strategis menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya.
Panglima TNI juga berperan memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
Puan berharap TNI ke depan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi siber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.
Harapan besar kepada Jenderal Andika juga disuarakan para anggota Komisi I DPR RI yang lain. Misalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang meminta Jenderal Andika menjadikan para TNI sebagai institusi yang profesional.
Menurut dia, apabila para prajurit TNI bisa profesional dalam menjalankan tugasnya maka segala hambatan dan tantangan ke depan bisa diatasi.
Penunjukan mantan Komandan Paspampres tersebut tidak akan mengganggu soliditas internal TNI sehingga upaya mewujudkan institusi yang semakin profesional bisa terwujud.
Tantangan pertahanan dan keamanan dalam negeri ke depan pun semakin banyak. Misalnya, di era teknologi saat ini, “perang siber” menjadi tantangan tersendiri bagi Panglima TNI yang baru.
Selain itu, situasi keamanan di Papua yang kondisinya masih ada ancaman dari kelompok teroris KKB menjadi tantangan bagi Jenderal Andika memimpin TNI.
Sementara itu, situasi di Laut China Selatan juga menjadi tantangan bagi Jenderal Andika, terutama dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran geopolitik di wilayah tersebut setelah terbentuknya aliansi AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Aditya Rizaldi menyoroti soal pergeseran doktrin di Indopasifik setelah dibentuknya AUKUS beberapa waktu lalu. Dia menilai Jenderal Andika harus mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi bidang pertahanan-keamanan dalam konteks perubahan paradigma di Indopasifik.
Hal itu, menurut dia, menjadi tantangan Jenderal Andika misalnya bagaimana melakukan mobilisasi pasukan di Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I dan bagaimana upaya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) misalnya persenjataan prajurit 1:1 diprioritaskan di wilayah Jawa dulu berdasarkan program tahun 2022.
Bobby mengatakan anggaran pertahanan tahun 2022 sudah disepakati antara DPR dan pemerintah sehingga Panglima TNI yang baru harus membuat program-program prioritas yang akan dilakukan dalam masa tugasnya sekitar 13 bulan memimpin TNI.
Misalnya pemenuhan MEF tahap ketiga, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI yang sudah diprogramkan dalam APBN 2022. [AT]