Koran Sulindo – Di sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banjarbaru, seorang ibu melihat dan membaca kertas yang ditempelkan panitia pemungutan suara (PPS). Tatapnya tertuju pada foto-foto calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lama matanya menatap foto-foto di kertas itu. Tatapannya berhenti di foto-foto yang di bawahnya bertuliskan nama para Habib.
Lima tahun silam, fenomena Habib masuk dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kalimantan Selatan (Kalsel) tak semassif dan menjadi perhatian seperti pada 2019. Walau demikian tingkat keterpilihan Habib pada Pileg 2014 sebenarnya sudah nampak. Paling tidak dalam 10 – 15 tahun terakhir, Habib mewakili Kalsel baik di DPR RI maupun DPD. Kini fenomena Habib itu kian meninggi.
Betapa tidak pada Pileg 2019 di Kalsel, tiga Habib lolos menjadi anggota DPD. Satu Habib merupakan anggota DPD periode sebelumnya. Suara yang mereka peroleh pun cukup fantastis. Tertinggi sebanyak 394.026 suara. Diikuti dua Habib lainnya dengan perolehan suara 249.982 suara dan 231.192 suara. Jika dibandingkan dengan perolehan suara calon yang lain selisihnya mencapai puluhan atau ratusan ribu.
Di kancah DPR RI, dalam beberapa kali Pileg, para Habib juga menunjukkan tingkat keterpilihan relatif tinggi. Dalam dua kali Pileg misalnya, selalu ada satu hingga dua Habib yang mewakili Kalsel ke Jakarta. Dalam Pilkada Kalsel 2005 daya tarik Habib ini juga terjadi. Berpasangan dengan Habib, Prof Ismeth Ahmad kala itu cukup merepotkan calon lain di Pilkada Kalsel 2005. Jargon ‘cucuk nang bakupiah haji’ kala itu cukup populer dan Habib sebagai calon Wakil Gubernur Kalsel mampu mendongrak suara. Pada Pileg 2019 kali ini, satu Habib juga kembali lolos ke DPR RI. Perolehan suaranya relatif tinggi, 142.414 suara. Artinya total ada empat Habib mewakili Kalsel ke Jakarta.
Para Habib juga mewarnai konfigurasi anggota DPRD Provinsi Kalsel terpilih. Dari tujuh Daerah Pemilihan di Kalsel, hampir di setiap Dapil ada Habib yang terpilih. Misalnya di Dapil 1 Banjarmasin (1 Habib), Dapil 2 Banjar (1 Habib dan 1 Syarifah – “setara” gelar Habib untuk perempuan), Dapil 4 Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan (1 Habib), Dapil 5 Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong (1 Habib). Jumlah ini belum termasuk para Habib yang terpilih dan mengisi parlemen-parlemen di Kabupaten/Kota di Kalsel.
***
Selain meneguhkan kehadiran dan keterpilihan para Habib baik di parlemen lokal maupun nasional, Pileg 2019 di Kalsel juga kembali memunculkan sosok-sosok yang memiliki hubungan darah (genealogis) yang “jelas” dengan sosok-sosok yang pernah mewarnai peta politik Kalsel pada periode-periode sebelumnya. Selain genealogis, umumnya sosok-sosok di luar Habib yang terpilih pada Pileg 2019 di Kalsel adalah mereka yang telah memiliki hal-hal besar, panjang, dan luas. Seperti “nama besar”, penguasaan sumber ekonomi yang besar, memiliki investasi politik besar, berpengalaman panjang di dunia politik, dan berjaringan luas.
Memang terjadi semacam anomali dalam politik genealogis kali ini. Ada yang tak terpilih, namun diganti sosok yang juga bergenealogis “jelas”. Namun hal itu tetap dengan catatan, karena pada beberapa periode sebelumnya sosok-sosok itu terpilih. Kali ini, selain peta politik yang relatif berubah, persaingan sepertinya relatif jauh lebih terbuka, dan dominasi kelompok tertentu pada penguasaan modal politik sedang berlangsung menjadi penyebab terjadinya anomali itu.
Faktanya, beberapa sosok dengan genealogis “jelas” kembali terpilih. Misalnya, anak dan menantu mantan Gubernur Kalsel menjadi anggota DPD terpilih setelah tiga Habib. Suara yang diraih 317.661 suara. Sosok terakhir ini juga petahana DPD dan pernah menjadi calon Wakil Gubernur Kalsel pada Pilkada Kalsel 2015 bersama H Muhidin dan kalah dengan pemenang dengan selisih suara hanya kurang dari 1 persen.
Kekuatan politik garis darah ini juga tergambar dari hasil Pileg Kalsel 2019. Dari tujuh Dapil ada 55 caleg yang terpilih duduk di DPRD Provinsi Kalsel 2019-2024. Di setiap Dapil hampir selalu ada nama-nama besar, beraroma “bangsawan” lokal, dan memiliki hubungan darah dengan pengusaha besar. Ada sekitar 14 sosok “besar” yang terpilih dalam katagori ini.
Hal serupa juga terjadi pada sosok-sosok yang masuk ke Senayan. Dari 11 caleg yang terpilih ke DPR RI, paling tidak ada delapan sosok yang mewakili politik garis darah, dan hal-hal besar, panjang, dan luas. Mereka misalnya bergelar bangsawan lokal, dekat dengan sosok yang menguasai sumber ekonomi, berjaringan luas, berpengalaman panjang baik di pemerintahan maupun di dunia bisnis, anak, menantu, keponakan, atau saudara dari pimpinan partai politik dan pengusaha besar, dan bergelar Habib.
Perolehan suara sosok-sosok yang lolos ke Senayan ini cukup signifikan. Dari 50.177 suara hingga 215.017 suara. Namun, terjadi semacam anomali pada calon terpilih ke Senayan ini. Karena tiga nama besar (mantan anggota, petahana DPR RI, dan anak mantan Gubernur Kalsel) misalnya gagal. Kegagalan ini bisa jadi karena kesalahan strategi, peta politik yang berubah, dan penguasaan sumber ekonomi politik yang terpusat pada satu kelompok.
***
Mau tidak mau, hasil Pileg 2019 menunjukkan budaya politik (political culture) macam apa yang berlangsung di Kalsel. Gabriel Almond dan Sidney Verba (1966) mendefinisikan budaya politik sebagai sikap, orientasi, dan kesadaran warga negara terhadap peranannya dalam sistem politik. Larry Diamond (2003) mendefinisikan budaya politik sebagai seperangkat keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan evaluasi suatu masyarakat terhadap sistem politik dan peran masing-masing individu. Artinya, budaya politik merefresentasikan sikap politik kolektif yang bisa juga diyakini oleh individu.
Berdasarkan banyak definisi, ilmu politik paling tidak mengenal tiga budaya politik yang dibagi berdasarkan orientasi warga. Pertama, budaya politik parokial. Cirinya: terbatas pada sistem politik berlingkup geografis relatif kecil, berskala lokal atau lebih sempit dari itu; warga cenderung tidak peduli pada objek atau isu-isu politik yang luas; hidup pada masyarakat tradisional berpola hidup komunal; aktivitas politik bercampur dengan kegiatan lain, misalnya ekonomi atau agama; dan masyarakatnya diikat lebih kuat oleh isu politik lokal dan kebutuhan ekonomi jangka pendek.
Kedua, budaya politik subjek. Cirinya: warga sadar akan wewenang pemerintah, namun bersikap pasif; cenderung pasrah kepada para pemimpin politik; tak mau dan tak mampu dalam konversi politik; dan cenderung lebih tertarik pada hasil kebijakan politik yang bisa dirasakan langsung ketimbang ikut serta merumuskan kebijakan.
Ketiga, budaya politik partisipan. Cirinya: warga berperan aktif dan partisipatif dalam berbagai proses konversi politik; berkesadaran tinggi terhadap keputusan politik tertinggi yang memengaruhi kehidupan komunal dan individu; aktif dan terlibat memengaruhi kebijakan politik, sadar akan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara; tidak menerima begitu saja menjadi objek kebijakan politik; aktif memilih pemimpin politik; kritis pada proses politik; dan memberikan dukungan dan tuntutan terhadap kebijakan politik.
Nah, melihat hasil Pileg 2019 dengan massif dan terpilihnya para Habib, lolosnya sosok-sosok dengan politik garis darah yang kental, dengan berbagai variabel besar, luas, dan panjang, ke parlemen lokal dan nasional, paling tidak Kalsel telah mencirikan budaya politik tertentu. Akankah budaya politik berciri tradisional itu akan “naik kelas” di masa depan? [Budi Kurniawan, Direktur PADMA (Pusat Analisis, Data, Media, dan Masyarakat Kalsel) Institute]. Tulisan ini disalin dari Banjarmasin Post.
