GPM Soroti Kenaikan BBM dan Pangan, Sebut Pemerintah Lemah Kelola Supply and Demand

Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, koransulindo.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Moh. Soedjono, melayangkan kritik terhadap manajemen pemerintahan saat ini, khususnya terkait penanganan stabilitas harga pangan, dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax.

Dalam sebuah diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (9/6), Soedjono menilai pemerintah gagap dalam mengantisipasi dampak geopolitik internasional terhadap ketahanan ekonomi nasional, serta tidak memiliki perencanaan yang matang dalam tata kelola domestik.

“Pemerintah saya lihat tidak punya persiapan menghadapi kemungkinan kenaikan harga bahan pangan pokok dan bahan bakar. Pemerintah tidak pernah mau belajar dari kondisi geopolitik internasional yang berimbas kepada geoekonomi nasional kita,” ujar Soedjono.

Soedjono mencontohkan bagaimana ketegangan di Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu suplai minyak global seharusnya sudah bisa diprediksi dampaknya terhadap pemenuhan dalam negeri.

Alih-alih mandiri, pemerintah justru dinilai kehilangan kemampuan mengelola instrumen supply and demand dengan melemparkan izin impor bahan bakar secara bebas kepada siapa saja.

“Ujung-ujungnya rakyat yang dikorbankan lagi dengan menaikkan harga. Pertanyaannya, apakah dengan menaikkan harga, suplainya akan naik? Supply and demand kita tidak berimbang, ini yang harusnya dipikirkan. Sudah dinaikkan harganya, suplainya pun tidak memenuhi,” cecarnya.

Lebih lanjut Soedjono berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga akibat kenaikan harga BBM agar tidak terjadi gejolak di masyarakat dengan memastikan kebutuhan bahan bakar tersedia.

supply and demand nya harus bisa terpenuhi agar harga tetap stabil dan masyarakat dibawah tidak gegeran nantinya,” pungkas Soedjono. [IQT]