Koran Sulindo – Pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat perdana bahwa menjadi Presiden itu sebagai chief of law inforcement adalah kesalahan fatal.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, hal itu mencerminkan karakter dasar Prabowo. Pernyataan Prabowo sangat berbahaya.
“Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Mengingat, Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (18/1/2019).
Hasto mengaku tidak heran atas pernyataan tersebut. Apalagi Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting.
“Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” kata Hasto.
Diuugkapkan Hasto, hal yang menarik dari debat tersebut adalah posisi Kiai Ma’ruf sebagai cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Jokowi.
“Agresifnya Sandi sekadar menyampaikan pesan bahwa Sandi lebih proaktif. Namun dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik. Sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden. Dengan demikian posisi yang diambil Kiai Maruf sangatlah tepat, mendukung kebijakan Presiden,” ucap Hasto yang juga sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH KH Ma’ruf Amin.
Hasilnya, kata Hasto, sekali bicara pernyataan Kiai Ma’ruf singkat namun menohok.
“Mengajak semua pihak membangun budaya menghormati kaum disabilitas. Ini menunjukkan kepiawaian dan kemampuan melihat solusi atas persoalan dan tidak hanya berorasi atau tebar janji,” papar Hasto.
Upaya Berantas Korupsi Diragukan
Selain itu, menurut Hasto, ketegasan retorik yang disampaikan Prabowo untuk menindak tegas kasus korupsi terasa tumpul dan tidak sesuai fakta yang ada.
“Gerindra tercatat sebagai Partai dengan caleg paling banyak kasus korupsi. Jadi upaya ketegasan tersebut ternyata tidak dapat diterapkan di Partainya sendiri. Jadi bagaimana mau tegas?” katanya.
“Berbeda dengan Pak Jokowi yang tidak mau intervensi dan tidak pernah tergoda menggunakan kekuasaan bagi anak-anaknya sekalipun,'” imbuh Hasto.
Upaya pencegahan yang dilakukan Jokowi dengan mendorong anak-anaknya menjadi wirausaha kerakyatan adalah bukti nyata menghargai budaya kerja keras mengejar prestasi dengan upaya sendiri.
“Berbeda dengan anak-anak Soeharto yang menggunakan jabatan bapaknya untuk korupsi,” tandasnya.
Menyoal pernyataan Prabowo terkait terorisme sebagai buah dari luar negeri dan kalau terjadi di dalam negeri akibat perasaan ketidak-adilan sangat berbahaya. Adapun terorisme adalah ideologi kegelapan dan membunuh peradaban sebagaimana ditegaskan Kiai Ma’ruf.
Menurut Hasto, atas berbagai pernyataan tersebut, PDI Perjuangan khawatir terhadap kecenderungan Prabowo untuk mengelola pemerintahan dengan pendekatan kekuasaan. [CHA]