Dalam perkembangan mutakhir pasca wafatnya sang pemimpin, Republik Islam Iran mengumumkan pembentukan Dewan Transisi, menggantikan kedudukan Ali Khamenei.
Dewan ini beranggotakan tiga orang, terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan Ayatollah Alireza Arafi.
Penunjukan Dewan tersebut dikukuhkan oleh Dewan Kemaslahatan Negara, lembaga arbitrase berpengaruh dalam struktur politik Iran. Fungsinya menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas pemerintahan hingga pemimpin tertinggi yang baru ditetapkan.
Menurut Pasal 111 Konstitusi Iran, dewan transisi ini akan menjalankan pemerintahan sampai nanti Majelis Ahli (Majles-e Khebregan-e Rahbari, dalam bahasa Persia: مجلس خبرگان رهبری ) — panel beranggotakan 88 ulama — memilih Pemimpin Tertinggi yang baru.
Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secepat mungkin guna menjamin kesinambungan kepemimpinan negara.
Di balik struktur formal itu, berbagai pusat kekuatan tetap menjadi faktor penentu arah politik. Garda Revolusi Islam (IRGC), sebagai institusi militer sekaligus ekonomi paling kuat di Iran, diperkirakan memainkan peran penting dalam masa transisi.
Kematian komandan utamanya dalam serangan terbaru menambah kompleksitas situasi. Wakil komandan Ahmad Vahidi disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memimpin lembaga elit tersebut.
Tokoh keamanan senior Ali Larijani juga dipandang berpengaruh dalam menjaga stabilitas nasional. Ia memperingatkan bahwa setiap upaya disintegrasi atau gerakan separatis akan menghadapi respons keras, seraya menegaskan bahwa rakyat dan aparat Iran siap mempertahankan keutuhan negara.
Masa transisi ini memperlihatkan bahwa struktur Republik Islam tidak bergantung pada satu figur semata, melainkan pada jaringan institusi religius, militer, dan politik yang saling menopang. Dalam perspektif para pengamat, keseimbangan kekuasaan inilah yang akan menentukan arah Iran pascakepemimpinan Khamenei.
