SEMENTARA ITU, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ketika menjadi pembicara dalam rakernas tersebut mengatakan, dirinya berharap Akurindo dapat menjadi asosiasi kelompok usaha rakyat yang mampu menggelorakan semangat berdikari dan menggalang pergerakan ekonomi rakyat yang produktif di seluruh sektor kehidupan. Akurindo, katanya lagi, sebagai wadah perjuangan ekonomi kerakyatan harus menjadi mesin yang kuat dan produktif. “Kita semua saat ini bicara politik dalam wajah dan semangat kerakyatan. Bukan dalam wajah kekuasaan,” tuturnya. Itu sebabnya, lanjutnya, Akurindo tak boleh hanya mengandalkan basis ekonomi primer saja tapi harus basis ekonomi berdikari.
“Berbicara ekonomi kerakyatan, kita berbicara dalam konteks Pancasila. Misi Akurindo harus sejalan dengan semangat Pancasila. Ideologi yang membangun jiwa gotong rotong. Ini jadi core values kita, bagaimana yang kuat membantu yang lemah namun tetap dalam tatanan kerja profesional,” kata Hasto.
Diingatkan Hasto, Proklamator Kemerdekaan Bung Karno mampu berjuang mengatasi berbagai masalah dengan dasar cinta Tanah Air. Karena itu, Hasto yakin, ekonomi kerakyatan akan berjalan dengan dasar cinta Tanah Air dan semangat gotong royong. “Segala sesuatu dilakukan dengan rasa cinta. Tanpa itu, kita tak akan bisa bergerak. Sentralnya dan napas ekonomi gotong royong didasari rasa cinta Tanah Air. Inilah yang akan menjadi kekuatan dalan menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Hasto meyakini, Akurindo mampu mengelola kekayaan alam dan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Karena itu, Hasto meminta Akurindo melakukan penguatan masyarakat dan membuat sektor usaha riil di tengah masyarakat. Masyarakat, katanya, jika dilatih dan dibangkitkan semangatnya akan membangun ekonomi dengan semangat cinta Tanah Air. “Tanpa cinta dan semangat tak akan ada energi untuk menghadapi rintangan dan masalah,” tutur Hasto.
Rakernas I Akurindo diikuti 100 orang pelaku UMKM dari 34 provinsi. Agenda utamanya adalah pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan pemilihan serta pelantikan pengurus periode 2017-2022. [PUR]