Jakarta, 2 Juli 2024 – Dugaan keterlibatan dalam aktivitas judi online mengguncang lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebanyak 60 orang yang bekerja di lingkungan DPR RI terlibat dalam kegiatan tersebut, dengan dua di antaranya diduga berstatus sebagai anggota DPR.
Informasi ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Adang Daradjatun, kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Yang pasti hanya ada dua anggota DPR dan statusnya terduga. Kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR ya, orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58,” ujar Adang Daradjatun.
Adang juga menambahkan bahwa angka perputaran uang yang terkait dengan aktivitas judi online ini mencapai Rp 1,926 miliar.
Data tersebut diperoleh dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.
“Angkanya Rp 1,926 miliar. Iya (dari PPATK). Surat resmi dari Menko Polhukam sebagai ketua satgas,” jelas Adang.
Klarifikasi dan Tindak Lanjut
Anggota MKD DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil semua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online tersebut untuk diklarifikasi lebih lanjut.
“Kita panggil dulu, masih terduga,” ujar Habiburokhman.
Permintaan Transparansi dari Ketua DPR
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar data mengenai pemain judi online di lingkungan DPR dibuka secara transparan kepada publik. Puan menegaskan pentingnya keterbukaan data ini untuk mencegah kesalahpahaman dan fitnah.
“Kalau memang itu ada, ya, sebutin namanya,” kata Puan Maharani kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. “Biar nggak ada fitnah,” tambahnya.
Temuan dari PPATK yang menyebutkan adanya ribuan anggota DPR dan DPRD yang terjerat judi online semakin memperkuat urgensi keterbukaan data ini. Puan berharap, dengan adanya transparansi, dapat dihindari berbagai spekulasi yang tidak perlu di masyarakat.
Dugaan keterlibatan sejumlah orang di lingkungan DPR RI dalam judi online menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh institusi legislatif tersebut.
Langkah-langkah klarifikasi dan investigasi yang dilakukan oleh MKD serta permintaan transparansi dari Ketua DPR diharapkan dapat membantu mengungkap kebenaran dan menegakkan integritas di lingkungan DPR RI. [UN]
