Koran Sulindo – Pemerintah mesti terus didorong membangun pusat-pusat unggulan kelautan di seluruh pelosok tanah air untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam seminar bertajuk “Konsepsi Strategis Pengembangan Potensi Maritim Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4).
“Cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kita dukung penuh. Indonesia harus menjadi negara maritim yang maju, kuat, mandiri serta berperan dalam menjaga perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan amanat konstitusi kita,” kata Bambang.
Menurutnya, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa kepulauan yang otomatis mencita-citakan ide maritim yang tanguh. Sebab, lebih dari dua pertiga wilayah negara Indonesia terdiri dari laut. Potensi sumber daya laut Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai Rp 17 ribu triliun per tahun.
“Di laut ada cadangan minyak dan gas yang besar, potensi kekayaan ikan yang luar biasa, pariwisata laut yang mempesona. Tak hanya itu, ombak dan gelombang dapat dijadikan sumber energi listrik yang sangat potensial,” kata politikus Partai Golkar itu.
Modal kekayaan dan sumber daya laut yang besar itu harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
“Perlu terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta teknologi di bidang kelautan,” kata Bambang.
Selain itu terus memperkuat teknologi kemaritiman, riset, pendidikan dan pengembangan di bidang kelautan juga harus terus menerus dikembangkan agar industri di kemaritiman, perkapalan dan pelayaran bisa berkembang maksimal.
Bambang juga mengapresiasi cetak biru Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai halaman depan dalam pembangunan nasional. Menurutnya, visi besar di bidang kemaritiman itu adalah dasar-dasar pembangunan kelautan yang kuat, terutama dengan program tol laut.
“Selama berpuluh-puluh tahun, konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia tidak mengarah ke laut. Selama ini embangunan kita lebih berorientasi pada continental heavy. Sejatinya, kita adalah bangsa pelaut. Kita patut bersyukur saat ini memiliki Presiden yang memiliki visi besar di bidang kemaritiman,” katanya.
DPR, kata Bamsoet, sebagai lembaga penyusun undang-undang dan anggaran, tidak perlu diragukan lagi komitmennya untuk memberikan dukungan penuh mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ia mengingatkan, pembangunan kemaritiman bukan hanya kewajiban pemerintah dan DPR saja. Namun, merupakan tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, masyarakat bukan sekadar obyek dalam pembangunan kemaritiman. Tetapi juga subyek yang turut menentukan berhasil atau tidaknya kita menjadi negara maritim yang hebat.
“Pembangunan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah jati diri demokrasi yang kita kembangkan bersama dewasa ini,” kata Bamsoet. [CHA/TGU]
