Koran Sulindo – Sebuah email dibocorkan seorang blogger tanpa nama pada awal 2014. Surat elektronik yang ditujukan ke Kantor Propaganda Internet di Zhanggong, Ganzhou, Provinsi Jiangxi, Cina, itu berisi arsip data sepanjang 2013-2014, termasuk beberapa email para pekerja yang melaporkan telah menyelesaikan tugasnya mengunggah status di media sosial (medsos). Arsip berukuran mega itu berisi aneka rupa: beberapa lampiran (attachment), foto layar (screen shots), beberapa dokumen berbagai format, dan terusan (link) ke situs internet.
Gary King, pengajar di Albert J. Weatherhead Universitas Harvard, bersama dua mahasiswanya Jennifer Pan dan Margaret Roberts, mengulik data-data itu selama dua tahun terakhir. Penelitian awal pertama kali dipublikasikan di majalah Science (Vol 345, Issue 6199 22 Agustus 2014). Mereka memperdalam pengamatannya dan hasilnya diterbitkan di situs Harvard, harvard.edu, pekan lalu.
Awalnya mereka menemukan 43.797 status palsu di medsos. Lalu seluruh unggahan status dari 167.971 akun medsos yang terdapat dalam bocoran email tadi ditelisik dan diidentifikasi karakteristik akun dengan akun lain dari seluruh negeri. Beberapa tahap mereka bertiga melakukannya secara manual, satu demi satu status; beberapa tahap menggunakan robot aplikasi pembaca.
Apa isi dominan status-status palsu itu? Jelaslah. Mendukung pemerintah. Beberapa akun juga sering melaporkan peristiwa nyata dan faktual dengan pujian tersembunyi pada kebijakan pemerintah.
Secara keseluruhan, pemerintah Cina mengunggah sebanyak 448 juta status palsu per tahun, semua ditulis benar-benar oleh manusia bukan mesin. Hampir separuh dari jumlah itu diunggah di situs resmi pemerintah; 1 diantara 178 akun mengunggah di situs komersial.
King dan 2 muridnya menemukan lonjakan jumlah status pada akhir Juni 2013 setelah kerusuhan di Shanshan; pada April 2014 setelah peledakan rel kereta api di Urumqi; dan di sekitar semua hari libur nasional Cina, apalagi pas Kongres ke-18 Partai Komunis Cina tahun itu.
Strategi pemerintah Cina itu sebenarnya sederhana. Mereka mau memiliki pengaruh besar dan menguasai percakapan di medsos. Karena itu orang-orang yang dilibatkan berjumlah besar dan jelas semuanya patriot, paling tidak dalam isi statusnya.
Menurut King, kemampuan untuk mengalahkan status-status bising lainnya dan menjadikan status palsu pemerintah menjadi viral membuktikan keefektifan strategi itu. Mencari tahu apa yang sedang dibicarakan banyak orang di medsos adalah kunci, lalu masuklah, kalau istilah di Indonesia, para pasukan nasi bungkus (panasbung) yang dikoordinasi PKC itu, menjadikan viral apa yang ingin mereka jadikan viral.
Caranya? Mungkin sudah biasa terdengar, juga di Indonesia: pengalihan isu. Distraksi. Cara bekerjanya? PKC mempekerjakan sekitar 2 juta orang untuk memborbardir medsos, menyerang akun-akun bising bukan dengan mengajak berdebat tapi mengalihkan perhatian orang dari mereka. Para patriot ini sering dinamai “Partai 50 Sen”, karena konon setiap 1 status dihargai 50 sen reminbi ( sekitar 1 yuan; atau sekitar Rp 10 ribu).
“Sebuah argumen selalu bisa disangkal oleh argumen yang berkebalikan. Itu bukan strategi yang efektif. Tapi mengomentari sebuah status dengan mengatakan, ‘hai, lihatlah mahkluk kecil yang lucu dan imut ini’, itulah strategi yang efektif,” kata King.
Mereka membiarkan status bising itu mati sendiri, atau kalau tidak, mengalihkan subyek pembicaraan. Mereka tidak akan mati-matian berdebat dan menunggu dukungan dari teman-teman sepasukan menyerang akun lawan itu secara berjamaah.
Kesimpulan penelitian Harvard itu mengejutkan. Cina ternyata tak menyensor kritik atau hujatan pada pemerintah di medsos. Mereka hanya menyensor status yang berisi ajakan untuk unjuk rasa. Mereka hanya takut pada aksi turun ke jalan. “Mereka tak peduli apa yang Anda pikirkan tentang mereka.”
Sensor
Sensor di Cina terkini, ternyata tidak dengan mengeluarkan undang-undang UU ITE seperti di Indonesia, atau menekan korporasi medsos seperti Facebook, Twitter, Path, atau Instagram untuk memasang fitur anti hoax atau didenda seperti dilakukan Jerman. Mereka cukup merekrut sekitar 2 juta orang, yang bertanggung jawab ke PKC masing-masing daerah, untuk membuat akun di medsos dan mengunggah status seperti yang diperintahkan tugas pokok dan fungsinya.
Memang, sensor sebenarnya mempunyai sejarah yang panjang di negeri itu, merentang dari zaman Kekaisaran Qin yang membakar buku-buku Konghucu pada abad ke-3 sebelum masehi hingga kekuasaan Partai Komunis sejak 1949.
Namun dunia berubah ketika internet dan platform media baru hadir. Sekitar 1,3 miliar penduduk Cina kini bisa menyiarkan pandangan pribadinya, menyebabkan informasi makin beragam dan makin sulit dikontrol.
Respons awal pemerintah sama seperti banyak negara lain, seperti kini hendak dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo, membentuk badan sensor medsos. Badan ini menyeleksi semua status yang muncul pada semua platform medsos hingga komentar-komentar pada berita-berita di situs berita online. Dengan jumlah penduduk sebegitu besar dan pengguna internet makin lama makin banyak, badan itu tercatat sebagai penyensor terbesar dan terkeji percakapan antar manusia di dunia maya sepanjang sejarah internet.
‘Badan Siber Nasional Cina” itu bekerja melalui 2 tahap. Pertama, sekitar 10 ribuan aparat yang bekerja di firma medsos setempat dan pemerintahan, membaca status orang-orang orang, memutuskan mana yang harus dihapus. Yang kedua, sekitar 200 ribu orang bertugas membaca melalui mesin di dalam platform medsos yang dibuat tak bisa otomatis terunggah melalui filter kata kunci yang sudah ditanam di sana, dari situ mereka memutuskan mana yang boleh diunggah mana yang tidak.
Sistem raksasa yang didesain untuk menyensor informasi itu, paradoksnya, meninggalkan jejak digital yang raksasa juga. Pemerintah Cina terlihat seperti diktatorial yang lebay.
Belajar dari situ Cina pelan-pelan mengubah cara mereka menjinakkan medsos. Inilah yang menjadi kajian terbaru King dan dua muridnya itu. Inti penemuan King: dunia maya di sana sama saja dengan di negera mana pun; tak ada tembok besar api (great firewall); dan debat di ranah online sama kasar, kencang, dan gaduh seperti di semua penjuru bumi kini. Diskusi politik di medsos tetap kencang, mengkritik pejabat lokal PKC tak di-blok, status-status yang membicarakan korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan partai tetap leluasa.
Memang 200 ribu penyensor di atas tidak dipensiunkan. Mereka masih bertugas, tapi kini fokus hanya melawan pornografi, sekte Falun Gong, Tiananmen, dan semua jenis seperti itu.
Citra badan siber Cina pelan-pelan tak dipandang hanya sekadar sekadar tukang pentung yang keji lagi. Rezim politik yang berkuasa kini di bawah Xi Jinping perlahan juga dikagumi karena pendekatannya yang mencerahkan dalam menjinakkan dunia maya.
Beberapa pujian itu mengungkap strategi Cina berhasil karena birokrasi pemerintah yang lebih dari 80 persen pekerjanya berlatar belakang insinyur. Para tukang insinyur yang menyelenggarakan negara berpenduduk terbesar di dunia itu sadar, internet esensial untuk memodernisasikan ekonomi. Mereka juga tahu dunia jejaring global yang terhubung melalui komputer atau telepon seluler itu memberi ruang bermain bersama untuk warga negaranya. Bebas riang suka-suka, asal jangan turun ke jalan berunjuk rasa menentang pemerintah. [Didit Sidarta]
