Jakarta, 6 Juni 2024 — Ribuan buruh dari berbagai wilayah berkumpul untuk menggelar unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam keterangannya pada Kamis (5/6/2024), mengungkapkan bahwa unjuk rasa ini merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk menolak berbagai kebijakan yang dianggap merugikan mereka.
“Aksi unjuk rasa ribuan buruh menolak Tapera di Istana pada tanggal 6 Juni 2024,” ujar Said Iqbal.
Titik Kumpul dan Tuntutan
Massa buruh memulai aksinya dengan berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan menuju Istana Negara. Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi ini dimulai pada pukul 10.00 WIB dan akan berlangsung hingga tuntutan mereka didengar.
Selain menolak PP Tapera, buruh juga membawa sejumlah tuntutan lain yang diharapkan bisa mendapatkan perhatian pemerintah. Tuntutan tersebut antara lain:
– Penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu mahal.
– Penolakan terhadap sistem Kartu Indonesia Sehat (KRIS) BPJS Kesehatan yang dianggap tidak efektif.
– Penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja.
– Penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
Kepemimpinan Aksi
Aksi unjuk rasa ini dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI, Said Iqbal. Kehadiran langsung pemimpin serikat pekerja dalam aksi ini menunjukkan betapa seriusnya isu-isu yang diangkat oleh buruh.
Kebijakan Tapera dinilai tidak memberikan solusi yang nyata bagi pekerja untuk memiliki rumah. Dan juga menekankan bahwa kebijakan-kebijakan lain yang ditolak oleh buruh, seperti UKT mahal dan Omnibus Law, hanya akan menambah beban hidup pekerja di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Melalui aksi ini, buruh berharap pemerintah akan mendengar dan mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja. Mereka menuntut adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan serikat pekerja untuk mencapai solusi yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan buruh.
Dengan ribuan buruh yang turut serta dalam aksi ini, diharapkan pesan yang disampaikan akan menggugah kesadaran pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib pekerja dan menciptakan kebijakan yang benar-benar mendukung kesejahteraan mereka. [UN]
