Koran Sulindo — Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan pemutusan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi mana pun, jika memang terdapat ketidakcocokan dalam praktek pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial beras.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Buwas itu meminta agar pemerintah daerah atau pihak yang melakukan pemutusan kerja sama tidak melakukan hal yang dianggap sebagai upaya mendiskreditkan institusi Bulog.
Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Bogor menghentikan kerja sama dengan Perum Bulog terhadap penyaluran bantuan beras bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Kualitas beras disebut menjadi alasan pemutusan kerja sama kedua pihak.
“Bulog memahami pemerintah daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukan distributor pelaksana program penyaluran bansos, namun Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk program bansos,” kata Buwas dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/7).
Buwas mengatakan, dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen Bulog, penyaluran program beras bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.
Namun begitu, Buwas mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor.
“Kami tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog. Kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum,” kata Buwas.
Sebelumnya BUMN Pangan tersebut sudah membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa beras untuk program bansos di Kabupaten Bogor dinilai berkualitas jelek.
Bulog sendiri memastikan bahwa untuk program bansos sudah menggunakan beras kualitas baik sesuai kerja sama yang disepakati dengan Pemkab Bogor yaitu penyediaan beras medium.
Sementara, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras bansos yang disalurkan ke masyarakat adalah kualitas terbaik.
“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemerintah Kabupaten Bogor yakni Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor dan memastikan agar proses penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum Bulog,” kata Tri. [WIS]