Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyelesaikan penyusunan buku ajar Pancasila bagi seluruh jenjang pendidikan, yang diperuntukkan bagi para pelajar pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi.
Setidaknya ada 15 buku ajar yang disusun BPIP. Buku itu dibuat untuk mengatasi problem Pancasila yang terasingkan. “Jadi, Pancasila akan dijadikan mata pelajaran tersendiri, bukan bagian dari PPKN,” kata Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi dalam webinar yang terpantau belum lama ini.
Dalam menyusun buku itu, BPIP telah membentuk tim yang terdiri dari 120 ahli dan tokoh lintas agama. Kemenag, dalam hal ini, mendapat porsi terbesar karena mengayomi banyak lembaga pendidikan.
“Karena dulu Pancasila pernah hilang sehingga lahir salah satunya maraknya gerakan intoleran dan seterusnya itu, maka disinilah peran Kemenag mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas,” ucapnya.
Berdasarkan permintaan dan arahan Presiden Joko Widodo, materi pelajaran Pancasila disusun dengan 30 persen pengetahuan, seperti siapa penggali Pancasila dan pengetahuan umum lainnya. Sisanya atau sebanyak 70 persen berupa praktik atau keteladanan.
Keteladanan tersebut tidak terbatas pada sejarah. BPIP pun menggali kembali siapa saja sosok teladan Pancasila pada masa kini. Salah satunya pahlawan penanganan Covid-19 di masyarakat.
Saat ini, buku ajar Pancasila sudah diserahkan kepada Presiden dan menunggu dikeluarkannya peraturan presiden. Buku itu dibuat dengan menerapkan standar nasional pendidikan (SNP) yang harus berdasarkan Pancasila.
Hal ini sejalan dengan semangat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang SNP. Tentu hal ini perlu dimaknai dengan keharusan menempatkan mata ajar, mata kuliah, mata pelajaran Pancasila secara eksplisit sebagaimana tertuang di regulasi yang mengatur kebijakan mengenai SNP.
Soal kurikulum mata pelajaran Pancasila, kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, itu perlu diciptakan agar tetap tertata secara koheren kepada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga jenjang perguruan tinggi.
Terlebih lagi, total peserta didik di Indonesia berjumlah 68 juta orang. Dari jumlah tersebut, 12 juta di antaranya atau sekitar 17 persen menempuh pendidikan di madrasah dan pesantren yang menjadi domain binaan Kemenag.
Jumlah peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan, para guru, dosen, guru besar, ustaz, kiai, tuan guru dan semua sivitas lembaga pendidikan di Kemenag begitu besar. Mereka berperan sebagai subjek aktif dalam menjalankan gerakan besar penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila melalui proses pendidikan Pancasila dan pengarusutamaan moderasi beragama.
Ke-15 buku teks materi pembinaan ideologi Pancasila yang sudah selesai itu berisi materi pembinaan ideologi Pancasila untuk PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi, dan siap diajarkan.
Sementara, menurut Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara BPIP Aris Heru Utomo, penyelesaian 15 buku teks tersebut merupakan upaya BPIP untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di bangku pendidikan.
Pancasila, lanjut Aris, saat ini tidak lagi menghadapi tantangan berupa pemberontakan-pemberontakan fisik seperti pada masa lalu. Kini, Pancasila menghadapi tantangan-tantangan baru seperti radikalisme, korupsi, kesenjangan, keadilan sosial, dan ideologi transnasional yang marak berkembang di era digital.
BPIP menyadari, generasi muda merupakan komponen terbesar penduduk Indonesia, dan mayoritas aktif menggunakan media sosial. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila merupakan upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dari paparan nilai-nilai ideologi transnasional yang berkembang di era digital.
Terlebih-lebih, ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, yang memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara. Generasi muda harus memahami dan mengamalkan nilai Pancasila agar tidak terpengaruh.
Belum lagi, kata Aris, generasi muda merupakan penerus estafet kepemimpinan bangsa. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk mencegah generasi muda terjerumus pada ideologi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila.
“Mengganti Pancasila sama saja dengan mengubah NKRI. Mari kita bersama-sama membumikan nilai-nilai Pancasila di ruang publik dan meneguhkan Kesaktian Pancasila untuk persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Aris. [Wis]