Koran Sulindo – Polisi terus mendalami fakta dari hasil penyelidikan dan penyidikan kasus makar oleh lima tersangka yang saat ini ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat. Fakta itu antara lain anggaran senilai Rp 3 miliar untuk menggulingkan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, penyidik saat ini sedang mengumpulkan bukti pendukung. Ada beberapa dokumen yang disita dan pernyataan para tersangka untuk mengganti pemerintahan yang sah. Polisi juga sedang menelusuri aliran dana miliaran rupiah untuk aksi makar itu yang akan dilakukan usai pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 19 April 2017.
“Sudah ada yang dikumpulkan seperti dokumen-dokumen dan kemudian pernyataan untuk mengganti rezim. Kemudian ada beberapa aliran dana. Itu semua juga akan dikumpulkan menjadi sebuah bukti pendukung dari tuduhan, dugaan akan melakukan makar ini,” kata Martinus di Mabes Polri, Senin (3/4).
Martinus memastikan pihaknya tidak asal menangkap kelima tersangka yang salah satunya adalah Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Gatot Saptono atau Muhammad Al Khaththath dan empat orang lainnya. Berdasarkan itu, polisi menyimpulkan sebuah pemufakatan jahat dalam proses perencanaan sudah dikatagorikan perbuatan makar.
“Perencanaan-perencanaan yang terstruktur (para tersangka) melalui rapat, melalui sebuah dokumen itu adalah bagian dari sebuah dugaan perencaan makar,” kata Martinus.
Sementara bukti petunjuk yang dimiliki Polda Metro Jaya atas tuduhan terhadap Al Khaththath bersama empat tersangka lainnya berupa dua pertemuan terpisah di Kalibata dan Menteng, Jakarta, sebelum Aksi 313. Dari pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana aksi lanjutan hingga setelah Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua pada 19 April 2017.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah skenario kegiatan hingga kisaran kebutuhan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk menggulingkan pemerintah. Mereka berencana menggeruduk Gedung DPR/MPR dengan menabrakkan truk ke gerbang gedung wakil rakyat itu.
“Memang di sana disampaikan bahwa untuk menjatuhkan pemerintah sah dibutuhkan dana Rp 3 miliar, pemerintah bisa jatuh,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. [YMA]
