Koran Sulindo – PDI Perjuangan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan sebaga Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) yang baru. Presiden Jokowi dinilai mengambil keputusan berdasarkan kepentingan strategis nasional dan sesuai kondisi dan situasi saat ini.
“Presiden mengambil keputusan tentu kita hormati dan itu sikap PDIP selama ini,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Jumat (2/9).
PDIP disebutnya juga ikut memberikan masukan-masukan penting kepada Presiden Jokowi.
“Tentunya Presiden punya mata dan telinga dalam konsolidasi politik dalam menjalankan roda pemerintahan dan negara Presiden tentu memerlukan masukan,” kata Hasto.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyambangi pimpinan DPR untuk mengantarkan surat Presiden Joko Widodo soal pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pratikno mengkonfirmasi Komjen Budi Gunawan diusulkan jadi Kepala BIN.
“Saya antarkan surat kepada pimpinan DPR yaitu usulan Presiden untuk pergantian Kepala BIN. Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu Pak Komjen Budi Gunawan,” kata Pratikno dalam jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9), seperti dikutip situs setkab.go.id..
Sudah Berhembus Lama
Nama Budi Gunawan sejak Juni lalu, sekitar sebulan sebelum reshuffle kabinet kerja, sudah berhembus hendak menjadi Ka BIN.
Pertengahan Agustus lalu, PDI Perjuangan menemui Presiden Jokowi membahas masalah pergantian itu.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan pembicaraan memang pergantian Kepala BIN. Namun tidak sampai melahirkan usulan sosok pengganti Kepala BIN saat ini, Sutiyoso.
Awal Agustus, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan kepastian pergantian Kepala BIN dalam waktu dekat. Isu pergantian Sutiyoso telah berembus sebelum perombakan Kabinet Kerja.
Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan santer disebut bakal menggantikan posisi Sutiyoso.
Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Bambang Soesatyo, misalnya, mengaku telah mendengar kabar itu.
Sementara mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksda (Purn) Soleman Ponto mengatakan seluruh intelijen sudah mendengar kabar Budi Gunawan akan bergabung dalam barisan telik sandi itu.
Pada 2i Juni lalu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, mengatakan bersamaan dengan naiknya Tito Karnavian menjadi Kapolri, Polri akan melakukan mutasi terhadap sejumlah jenderal senior. Jenderal senior yang disebut-sebut akan dimutasi antara lain, Wakapolri Komjen Budi Gunawan dimutasi menjadi Kepala BIN dan pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal.
Sutiyoso Lemah?
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, adalah hak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala BIN. Mekanismenya presiden harus mengusulkan satu orang calon ke DPR. Lalu selambatnya 20 hari kemudian, surat pertimbangan itu harus ditindaklanjuti untuk dipertimbangkan oleh DPR dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji kepatutan dan kelayakan.
Sejak diangkat Juli 2015 Sutiyoso memang langsung diuji. Pertama, pecahnya kerusuhan di Tolikara Papua pada 17 Juli 2015 di mana ratusan umat muslim diusir paksa oleh sejumlah warga Papua saat menunaikan salat Idul Fitri.
Insiden itu mengakibatkan seorang warga tewas, 11 lainnya terkena peluru dan puluhan kios terbakar termasuk sebuah musala.
Sutiyoso mengklaim telah melakukan antisipasi. Edaran soal pelarangan ibadah pun diakui telah diterima sejak sepekan sebelum kerusuhan, dan upaya preventif telah dilakukan. Namun demikian, kerusuhan tetap pecah dan memakan korban dan menebar teror.
Pada pertengahan Oktober 2015. Kerusuhan berbau agama kembali pecah di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Ribuan orang mengungsi akibat adanya pembakaran gereja dan penembakan.
Sutiyoso pun kembali mengklaim telah mengetahui kabar adanya penyerangan itu. Namun demikian, faktanya kerusuhan dan pembakaran gereja tetap terjadi. Dalam pernyataannya Sutiyoso mengaku hal itu di luar kuasanya.
“Aparat tidak mungkin melototi sampai 24 jam,” kata Sutiyoso.
Awal tahun 2016, ujian bagi Sutiyoso makin besar: Bom dan gerombolan teroris di Sarinah Thamrin, Jakarta. Lokasi kejadian itu hanya beberapa puluh meter dari Istana Presiden.
Dalam pernyataannya, Sutiyoso kembali menjawab BIN telah mengetahui rencana ledakan itu sejak November 2015. Namun BIN tak bisa bertindak karena bukan ranahnya. BIN pun hanya bisa memberikan informasi awal.
Pada Juli 2016 terjadi pembakaran dan penjarahan Vihara di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun delapan tempat ibadah umat Budha di wilayah itu rusak dibakar dan dijarah.
Dalam pernyataannya, Sutiyoso menilai kejadian itu murni spontanitas.
Yang terbaru adalah pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pria kelahiran Padang Sumatera Barat ini ternyata berstatus warga negara Amerika Serikat. Akar terjadinya kasus yang menampar Presiden Jokowi itu jelas BIN gagal memberikan latar belakang Arcandra Tahar secara akurat sebelum ditunjuk menjadi menteri.
Sutiyoso mengatakan dalam kasus Arcandra BIN tidak diminta untuk melakukan filter terhadap calon menteri. “Para menteri tidak dimintakan clearance oleh BIN,” kata Sutiyoso pertengahan Agustus lalu. [CHA/DAS]