Selama Revolusi Amerika, banyak upaya yang dilakukan oleh para patriot Amerika untuk memprotes kolonialisme Inggris. Salah satu tindakan perlawanan yang paling terkenal dan krusial adalah Pesta Teh Boston (Boston Tea Party).
Peristiwa tersebut terjadi di pelabuhan Boston pada tanggal 16 Desember 1773, ketika para patriot Amerika yang menyamar sebagai Suku Indian Mohawk menaiki kapal-kapal Inggris dan melemparkan 342 peti teh milik Perusahaan Hindia Timur ke air.
Tindakan tersebut adalah bentuk protes terhadap pajak teh yang dipungut tanpa perwakilan di Parlemen Inggris dan terhadap monopoli Perusahaan Hindia Timur di Amerika. Inggris mengalami kerugian besar dan menerapkan serangkaian hukuman di seluruh kota Boston. Berikut Koran Sulindo telah merangkum latar belakang, proses, dan dampak dari Boston Tea Party dari berbagai sumber.
Latar Belakang
Boston Tea Party dilatarbelakangi oleh pengesahan Undang-Undang Townshend oleh Parlemen Inggris pada tahun 1767. Undang-undang ini mengenakan bea masuk pada berbagai produk yang diimpor ke koloni-koloni Inggris.
Karena memancing protes besar, undang-undang tersebut dicabut pada tahun 1770. Akan tetapi, Parlemen Inggris tetap mempertahankan bea masuk atas teh untuk menunjukkan otoritas dalam memperoleh pendapatan tanpa persetujuan kolonial.
Para pedagang di Boston menghindari pemberlakuan pajak tersebut dengan terus mendatangkan teh yang diselundupkan oleh pedagang Belanda.
Selanjutnya, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Teh (Tea Act) pada musim semi tahun 1773 untuk memperbaiki keuangan Perusahaan Hindia Timur (East India Company), menggagalkan penyelundupan teh Belanda, dan menegaskan kembali otoritas Inggris untuk mengenakan pajak pada koloninya.
Melalui Undang-undang Teh, sejumlah tindakan diterapkan untuk memperbaiki keuangan Perusahaan Hindia Timur, seperti memberikan monopoli atas semua teh Inggris yang diekspor ke koloni, menerapkan pengecualian pajak ekspor teh, dan mengembalikan (refund) bea yang terutang atas sejumlah surplus teh yang dimiliki perusahaan. Pengecualian pajak ekspor khususnya membuat Perusahaan Hindia Timur tidak akan terkena pajak masuk untuk teh yang dijual di Amerika. Pajak justru akan dikenakan pada titik masuk di pelabuhan-pelabuhan kolonial.
Undang-undang Teh juga menetapkan ketentuan bahwa teh yang dikirim ke koloni-koloni Inggris hanya boleh diangkut dengan kapal-kapal Perusahaan Hindia Timur dan dijual hanya melalui agen-agennya sendiri, tanpa melalui pengirim dan pedagang kolonial independen. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat menjual teh dengan harga yang lebih murah dari harga yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan lain di Amerika atau Inggris.
Sentimen negatif tentang monopoli mendorong para pedagang kolonial yang biasanya konservatif bergabung dalam aliansi dengan kaum radikal yang dipimpin oleh Samuel Adams dan Sons of Liberty-nya. Sons of Liberty adalah organisasi patriot Amerika yang dibentuk pada musim panas 1765 untuk menentang Undang-Undang Perangko.
Perlawanan para Patriot Amerika
Sebagai bentuk protes terhadap Undang-undang Teh, para agen dan pedagang teh di kota-kota seperti New York, Philadelphia, dan Charleston mengundurkan diri, membatalkan pesanan, dan menolak pengiriman teh.
Namun di Boston, gubernur kerajaan Inggris Thomas Hutchinson menegakkan hukum dan menyatakan bahwa tiga kapal yang akan tiba, yaitu Dartmouth, Eleanor, dan Beaver, harus diizinkan menyimpan kargo teh. Dia juga menuntut agar masyarakat Boston menghormati bea yang sesuai.
Pada hari Minggu tanggal 28 November 1773, kapal Dartmouth yang membawa 114 peti teh tiba di Pelabuhan Boston. Pemerintah setempat mengadakan sebuah pertemuan yang terbuka untuk umum di Faneuil Hall.
Para pemimpin Patriot Amerika membentuk sebuah kelompok yang disebut sebagai The Body dan menghadiri pertemuan tersebut, menuntut pengembalian teh Inggris. Ratusan perempuan Amerika yang hadir dalam pertemuan itu juga mendeklarasikan bahwa mereka akan berhenti mengonsumsi teh Inggris.
Di Philadelphia dan New York, tersebar berita bahwa siapa pun yang mencoba mendaratkan teh Inggris di pelabuhan-pelabuhan di sana harus berhati-hati terhadap kunjungan yang tidak diinginkan.
Boston Tea Party Meletus
Menyadari situasi mulai memanas, Majelis menunjuk 25 orang untuk menjaga Griffin’s Wharf, sebuah pusat perdagangan dan pengiriman maritim yang ramai di kota Boston pada abad ke-18.
Pada tanggal 15 Desember, kapal Eleanor dan Beaver, yang juga membawa muatan peti teh, tiba di Griffin’s Wharf. Para gubernur, pemilik kapal, dan penerima teh menolak membayar pajak dan tidak ingin memulangkan teh ke Inggris.
Pemungutan suara digelar pada pertemuan tanggal 16 Desember 1773 di Old South. Hasilnya adalah The Body sepakat untuk mencegah kedatangan, penyimpanan, penjualan, dan konsumsi teh dari Perusahaan Hindia Timur.
Pada akhir pertemuan itu, massa mengalir ke jalan, mengejar 30 hingga 60 anggota Sons of Liberty yang menyamar sebagai Suku Indian Mohawk ke Griffin’s Wharf. Didorong oleh warga Boston, orang-orang itu naik ke kapal-kapal Inggris dan mulai membuang peti teh ke air. Total ada 342 peti yang berhasil dihancurkan, membuat Inggris menderita kerugian besar. Gubernur Thomas Hutchinson murka, menyebut aksi tersebut sebagai pengkhianatan tingkat tinggi.
Dampak Boston Tea Party
Pembuangan peti teh berlanjut hingga awal tahun 1774, menimbulkan pertanyaan apakah pelakunya adalah orang Indian yang baik atau orang Indian yang jahat. Pada bulan Februari, para kapten kapal teh dipanggil ke Inggris untuk memberikan kesaksian di hadapan Dewan Penasihat, karena mereka tidak dapat mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab atas insiden Boston Tea Party.
Parlemen Inggris akhirnya memutuskan untuk meloloskan serangkaian hukuman di seluruh kota Boston. Salah satu hukuman yang diterapkan adalah RUU Pelabuhan Boston, yang menutup perdagangan laut kota tersebut hingga Perusahaan Hindia Timur mendapatkan ganti rugi atas ratusan teh yang telah dimusnahkan. Tindakan ini dikenal di koloni-koloni sebagai Undang-Undang yang Tidak Dapat Ditoleransi (Intolerable Acts).
Hukuman yang Inggris terapkan tidak menghentikan para anggota Sons of Liberty untuk menyamar sebagai Suku Indian Mohawk dan membuang peti teh Inggris ke air. Mereka terus beraksi hingga April 1774. Boston Tea Party menjadi momen bersejarah dalam Revolusi Amerika dan membuka jalan bagi perlawanan lebih lanjut. [BP]
![Pada dini hari tanggal 13 Juni, Israel melancarkan serangan "preemptif" terhadap Iran. Ledakan mengguncang berbagai bagian negara itu. Di antara targetnya adalah situs nuklir di Natanz dan Fordo, pangkalan militer, laboratorium penelitian, dan tempat tinggal militer senior. Pada akhir operasi, Israel telah menewaskan sedikitnya 974 orang sementara serangan rudal Iran sebagai balasan telah menewaskan 28 orang di Israel. Israel menggambarkan tindakannya sebagai pertahanan diri antisipasi, dengan mengklaim Iran hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk memproduksi senjata nuklir yang berfungsi. Namun penilaian intelijen, termasuk oleh sekutu Israel, Amerika Serikat, dan laporan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak menunjukkan bukti Teheran sedang mengejar senjata nuklir. Pada saat yang sama, diplomat Iran sedang berunding dengan mitra AS untuk kemungkinan kesepakatan nuklir baru. Namun, di luar analisis militer dan geopolitik, muncul pertanyaan etika serius: apakah secara moral dapat dibenarkan untuk melancarkan serangan yang menghancurkan tersebut bukan berdasarkan apa yang telah dilakukan suatu negara, tetapi berdasarkan apa yang mungkin dilakukannya di masa mendatang? Preseden apa yang ditetapkan oleh hal ini bagi seluruh dunia? Dan siapa yang dapat memutuskan kapan rasa takut cukup untuk membenarkan perang? Pertaruhan Moral yang Berbahaya Hossein Dabbagh, seorang asisten profesor filsafat di Northeastern University London, mengemukakan pandangannya untuk Al Jazeera. Para ahli etika dan pengacara internasional menarik garis kritis antara perang preemptif dan preventif. Preemptif menanggapi ancaman yang akan segera terjadi—serangan langsung. Perang preventif menyerang kemungkinan ancaman di masa mendatang. Hanya yang pertama memenuhi kriteria moral yang berakar pada karya-karya filosofis para pemikir seperti Augustine dan Aquinas, dan ditegaskan kembali oleh para ahli teori modern seperti Michael Walzer—menggemakan apa yang disebut rumus Caroline, yang mengizinkan kekuatan preemptif hanya ketika ancaman itu "seketika, sangat kuat, dan tidak memberikan pilihan, dan tidak ada waktu untuk pertimbangan". Namun, serangan Israel gagal dalam ujian ini. Kemampuan nuklir Iran baru akan rampung dalam beberapa minggu. Diplomasi belum sepenuhnya dilakukan. Dan kehancuran yang mungkin terjadi—termasuk dampak radioaktif dari ruang sentrifus—jauh melampaui kebutuhan militer. Hukum tersebut mencerminkan batasan moral. Pasal 2(4) Piagam PBB melarang penggunaan kekerasan, dengan satu-satunya pengecualian dalam Pasal 51, yang mengizinkan pembelaan diri setelah serangan bersenjata. Seruan Israel untuk pembelaan diri antisipasi bergantung pada kebiasaan hukum yang diperdebatkan, bukan hukum perjanjian yang diterima. Para ahli PBB menyebut serangan Israel sebagai "tindakan agresi terang-terangan" yang melanggar norma jus cogens. Pengecualian yang mahal seperti itu berisiko merusak tatanan hukum internasional. Jika satu negara dapat secara kredibel mengklaim tindakan pencegahan, negara lain juga akan melakukannya—mulai dari China yang bereaksi terhadap patroli di dekat Taiwan, hingga Pakistan yang bereaksi terhadap sikap India—yang mana akan merusak stabilitas global. Para pembela Israel menanggapi bahwa ancaman eksistensial membenarkan tindakan drastis. Para pemimpin Iran memiliki sejarah retorika yang bermusuhan terhadap Israel dan secara konsisten mendukung kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah dan Hamas. Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel baru-baru ini berpendapat bahwa ketika keberadaan suatu negara terancam, hukum internasional kesulitan untuk memberikan jawaban yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Bekas luka historis itu nyata. Namun para filsuf memperingatkan bahwa kata-kata, betapapun penuh kebencian, tidak sama dengan tindakan. Retorika berdiri terpisah dari tindakan. Jika ucapan saja membenarkan perang, negara mana pun dapat melancarkan perang preemptif berdasarkan retorika kebencian. Kita berisiko memasuki "keadaan alamiah" global, di mana setiap momen yang menegangkan menjadi penyebab perang Teknologi Menulis Ulang Aturan Teknologi memperketat tekanan pada kehati-hatian moral. Drone dan pesawat F-35 yang digunakan dalam Rising Lion bekerja sama untuk melumpuhkan pertahanan Iran dalam hitungan menit. Negara-negara dulunya dapat mengandalkan waktu untuk berdebat, membujuk, dan mendokumentasikan. Rudal hipersonik dan drone bertenaga AI telah mengikis jendela itu—menghadirkan pilihan yang sulit: bertindak cepat atau kehilangan kesempatan. Sistem ini tidak hanya mempersingkat waktu pengambilan keputusan—tetapi juga menghilangkan batas tradisional antara masa perang dan masa damai. Ketika pengawasan drone dan sistem otonom tertanam dalam geopolitik sehari-hari, perang berisiko menjadi kondisi default, dan perdamaian menjadi pengecualian. Kita mulai hidup bukan di dunia yang penuh krisis sementara, tetapi dalam apa yang disebut filsuf Giorgio Agamben sebagai keadaan pengecualian permanen—suatu kondisi di mana keadaan darurat membenarkan penangguhan norma, bukan hanya sesekali tetapi terus-menerus. Dalam dunia seperti itu, gagasan bahwa negara harus secara terbuka membenarkan tindakan kekerasan mulai terkikis. Keunggulan taktis, yang disebut sebagai "keunggulan relatif", memanfaatkan kerangka waktu yang terkompresi ini—tetapi memperoleh kemajuan dengan mengorbankannya. Di era di mana intelijen rahasia memicu reaksi yang hampir seketika, pengawasan etika pun surut. Doktrin langkah pertama di masa depan akan lebih mengutamakan kecepatan daripada hukum, dan kejutan daripada proporsi. Jika kita kehilangan perbedaan antara perdamaian dan perang, kita berisiko kehilangan prinsip bahwa kekerasan harus selalu dibenarkan—bukan diasumsikan. Jalan Kembali ke Pengendalian Diri Tanpa perbaikan arah segera, dunia menghadapi risiko norma baru: perang sebelum akal sehat, ketakutan sebelum fakta. Piagam PBB bergantung pada kepercayaan bersama bahwa kekuatan tetaplah pengecualian. Setiap serangan yang disiarkan di televisi mengikis kepercayaan itu, yang mengarah pada perlombaan senjata dan serangan refleksif. Untuk mencegah rentetan konflik yang didorong oleh rasa takut ini, beberapa langkah penting dilakukan. Harus ada verifikasi yang transparan: Klaim tentang "ancaman yang akan segera terjadi" harus dinilai oleh entitas yang tidak memihak—pemantau IAEA, komisi penyelidikan independen—bukan dikubur dalam berkas rahasia. Diplomasi harus diutamakan: Pembicaraan, jalur belakang, sabotase, sanksi—semua harus dibuktikan habis sebelum serangan. Bukan sebagai pilihan, bukan secara retroaktif. Harus ada penilaian publik terhadap risiko sipil: Pakar lingkungan dan kesehatan harus mempertimbangkannya sebelum perencana militer menarik pelatuk. Media, akademisi, dan publik harus bersikeras bahwa ambang batas ini dipenuhi—dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Perang preemptif, dalam kasus yang jarang terjadi, dapat dibenarkan secara moral—misalnya, rudal yang disiapkan di landasan peluncuran, armada yang melintasi garis merah. Namun, standar itu memang dirancang tinggi. Serangan Israel terhadap Iran bukanlah preventif, serangan itu diluncurkan bukan untuk melawan serangan yang sedang berlangsung, tetapi untuk melawan kemungkinan yang ditakutkan. Melembagakan ketakutan itu sebagai dasar perang adalah undangan untuk konflik yang terus-menerus. Jika kita mengabaikan kehati-hatian atas nama rasa takut, kita mengabaikan batasan moral dan hukum bersama yang menyatukan umat manusia. Tradisi perang yang adil menuntut kita untuk tidak pernah memandang mereka yang mungkin menyakiti kita sebagai ancaman belaka—tetapi sebagai manusia, yang masing-masing layak untuk dipertimbangkan dengan saksama. Perang Iran-Israel lebih dari sekadar drama militer. Perang ini adalah ujian: apakah dunia masih akan mempertahankan batasan antara pembelaan diri yang dibenarkan dan agresi yang tak terkendali? Jika jawabannya tidak, maka ketakutan tidak hanya akan membunuh tentara. Ketakutan akan membunuh harapan rapuh bahwa pengendalian diri dapat membuat kita tetap hidup. [BP]](https://koransulindo.com/wp-content/uploads/2025/07/Asap-mengepul-di-Teheran-180x135.jpeg "Apakah Rasa Takut Israel Membenarkan Perangnya dengan Iran?")
