Koran Sulindo – Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terampil. Jika ketrampilan SDM diperbaiki, dipastikan mereka akan menikmati kue pembangunan lewat paket kebijkan ekonomi dan kebijakan akselerasi industri.
“Angkatan kerja kita sebagian unskill, tidak terampil. Itu fakta. Kita tidak ingin SDM kita low quality, bekerja sebagai unskill. Yang menikmati adalah mereka yang menjual hasilnya ke negara lain,” kata Wakil Presiden RI ke-11, Prof. Dr. Boediono, dalam diskusi “Mubyarto Policy Forum” di Fakultas Ekonomika dan Binsis UGM, Rabu (10/5).
SDM yang terampil menurut Boedino diharapkan mampu mengelola kekayaan sumber daya alam yang lebih baik bahkan mampu membuka banyak lapangan pekerjaan.
“Jika kita tidak menyiapkan komplementasi SDM maka nantinya yang datang adalah SDM dari luar,” ujar Boediono.
Menyinggung soal model pembangunan ekonomi yang baik, menurut Boediono, maka perencanaannya harus bersifat jangka panjang dan tidak berganti kebijakan setiap lima tahun sekali.
“Namun demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berpatokan pada tingkat pertumbuhan, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Dalam forum ini Boediono juga mengungkapkan Indonesia masih menghadapi problematika kemiskinan dan inequality, perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin, yang begitu problematis. Keadaan tersebut tentu membutuhkan peran negara untuk turut serta secara konsisten.
“Memang sulit, mudah dikatakan tapi sulit dipraktekkan. Namun negara tetap harus hadir dan bertindak. Mendistribusikan kembali aset dan kesejahteraan kepada semua warga secara manusiawi,” kata Boediono.
Ditekankan, program-program distribusi kesejahteraan selayaknya dilakukan secara kontinyu dan sistemik. Program pengembangan sumber daya manusia, baik di bidang kesehatan, gizi, hingga pendidikan, menjadi kunci bagi tujuan tersebut.
“Dari situlah strategi besar itu sendiri harus dirumuskan. Tentu dengan disertai kualitas dan efektifitas birokrasi,” kata Boediono.
Sedangkan Guru Besar FEB UGM Prof Gunawan Sumodiningrat mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak semua masyarakat menikmati karena sesuai dengan tingkat kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing.
“Tidak semua menikmati sesuai dengan kualitas SDM dan kepandaian, meski kecenderungan yang kaya tambah kaya, yang miskin akan kaya tapi tidak secepat yang sudah kaya,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Gunawan, intervensi pemerintah lewat pemberlakukan pajak yang lebih tinggi pada kelompok yang lebih kaya patut dilakukan. Hal ini agar pemerataan pembangunan ekonomi dapat lebih terasa manfaatnya.
”Yang kaya dikenai pajak lebih tinggi sehingga ada pemerataan,” ujar Gunawan. [YUK]
