Sebelum mengumumkan pencalonan kembali Jokowi pada Februari lalu, Megawati berpesan agar pemerintahannya membuat data riset nasional yang komprehensif. Untuk dasar pembangunan ekonomi yang terfokus.
Koran Sulindo – Lewat tengah hari itu Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, mendadak bergemuruh dengan tepuk tangan dan tempik-sorak. Menjelang masuk waktu ashar itu, pada hari pertama Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan, 23 Februari 2018 itu, Megawati Soekarnoputri tak disangka-sangka mengumumkan pencalonan kembali Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Lazimnya pengumuman penting seperti itu dilakukan di akhir Rakernas.
Keputusan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengejutkan. Bahkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh kader partai kaget atas keputusan itu. Walau lalu mengakui keputusan mengusung kembali Jokowi diputuskan setelah pertemuan Jokowi dan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 2 hari sebelumnya.
Menurut Hasto, pengumuman ini adalah respons Megawati terhadap harapan publik yang ingin Jokowi melanjutkan kepemimpinannya.
“Jadi sebenarnya ini semacam pengukuhan kembali,” kata Hasto. Sebelumnya, Jokowi memang juga pernah ditetapkan sebagai calon presiden dari PDIP pada 14 Maret 2014.
Yang tak banyak orang tahu, sebelum mengumumkan pencalonan kembali Jokowi, Megawati berpesan kepada Presiden Jokowi agar pemerintah membuat data riset nasional yang komprehensif.
“Data yang komprehensif itu paling tidak mengintegrasikan empat hal yakni, data manusia, flora, fauna, dan teknologi. Data ini bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi suatu daerah secara terfokus,” kata Hasto, awal Agustus 2018 lalu, saat acara pembekalan soal paradigma ekonomi berdikari kepada 19 orang pakar dan akademisi yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, di di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta.
Dari para pakar itu PDI Perjuangan berharap caleg kaum intelektual dapat menjabarkan lebih rinci maupun mengimplementasikannya sesuai dengan profesinya.
“Bagaimana bangsa Indonesia dapat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri pada semua aspek kehidupan, di tengah perkembangan liberalisasi ekonomi dan politik saat ini. Indonesia harus berdikari dari masalah pangan dan energi,” katanya.
Untuk mewujudkan ekonomi berdikari itu, PDI Perjuangan mendorong kebijakan Pemerintah berdasarkan data empiris dari hasil riset yang akurat; dan tepat di sanalah bermuara pemintaan Megawati di atas.
“Ibu Mega punya imajinasi, misalnya, Kabupaten Karo fokus pada sayur-mayur sehingga produk massal dan berkualitas bisa datang dari sana. Bisa dikemas dengan baik, misalnya dengan label citarasa surga. Kemudian dari Papua fokus umbi-umbian,” kata Hasto.
Ruang Rakyat Berpartisipasi
Sudah sejak lama, sebenarnya, Megawati terus menggaungkan gerakan ekonomi berdikari: Gerakan ekonomi gotong royong yang dibuat dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Elemen ini merupakan warisan tradisi jiwa bangsa Indonesia, yaitu jiwa gotong royong dan musyawarah kekeluargaan,” kata Megawati, dalam pidatonya saat Rakornas Tiga Pilar PDIP di ICE Convention Center, Serpong, Tangerang Selatan, hampir setahun lalu.
Saat itu Megawati kembali mengutip ucapan Bung Karno, Presiden pertama RI, yang menekankan gotong royong menggambarkan bahwa rakyat memiliki sifat saling bantu-membantu. Gotong-royong adalah jerih payah semua, dan hasilnya merupakan kebahagiaan bersama.
“Untuk mengerjakan sesuatu, harus oleh semua dan untuk semua. Azas kekeluargaan mengajarkan kepentingan bersama harus diutamakan, bukan kepentingan orang per orang. Diantara yang memimpin dan yang mengawasi terdapat kesatuan cipta karsa, rasa, karya kesatuan, lakukan sesuatu oleh semua dan untuk semua,” katanya.
Menurut putri Bung Karno itu, dengan ekonomi berdikari, hakikatnya rakyat selalu dilibatkan, menyiapkan tenaga rakyat berpembangunan terdidik, terlatih menguasai IPTEK, tapi tetap punya kepribadian Indonesia dan orientasi nasional sehingga punya daya cipta, kreatif dan inovatif tetap berdiri di jati diri Indonesia.
“Dibuka ruang partisipasi rakyat untuk terlibat sebesar-besarnya agar rakyat berdikari,” kata Megawati.
Presiden RI ke-5 itu mengulang lagi keinginannya itu dalam dialog nasional bertajuk “Meningkatkan Inovasi Iptek untuk Mendorong Industri Dalam Negeri Mewujudkan Ekonomi Pancasila” yang digelar Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Mei 2018 lalu.
Megawati mengatakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri. Keinginan tersebut dinilainya sejalan dengan cita-cita ayahandanya, Sang Proklamator kemerdekaan RI, Soekarno.
“Bung Karno sangat mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri. Arsip sejarah memperlihatkan bahwa dia melibatkan tidak kurang dari 600 pakar. Mereka tergabung dalam Dewan Perancang Nasional,” kata Megawati.
Menurut Megawati, tidak ada satu negara pun bisa menjadi negara industri yang kuat, maju dan mandiri berdikari tanpa riset yang kuat. “Kalimat kunci untuk menjadi negara industri, yaitu Science Based Policy, kebijakan pembangunan yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Bung Karno menekankan bahwa pondasi Rencana Pembangunan Nasional harus bersifat ilmiah, yang merupakan hasil riset nasional, yang berdasar pada kenyataan yang ada dan kebutuhan rakyat Indonesia,”katanya.
Ia juga mendorong terbentuknya lembaga baru.
“Mohon dibantu untuk dikaji terkait pentingnya Indonesia memiliki satu Badan Riset Nasional. Suatu badan yang akan mengonsolidasikan seluruh riset di perguruan tinggi, kementerian dan lembaga negara, serta di lembaga swasta agar ada satu irama, satu visi dan misi dan bisa pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” katanya.
Megawati yakin Indonesia tidak kekurangan anak bangsa yang cerdas. Mereka adalah salah satu generasi premium yang dipersiapkan untuk membangun Indonesia menjadi negara industri.
“Mereka semua memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Saat negara memanggil, mereka siap singsingkan lengan, bergotong royong untuk negeri. Sekali lagi, saya mengajak untuk berjuang bersama mewujudkan Indonesia menjadi negara industri, yang berbasis pada riset nasional. Sekaranglah saat yang tepat untuk kembali menghidupkan spirit percaya pada kekuatan anak bangsa kita sendiri,” kata Megawati.
Spirit Berdikari
Dan Presiden Jokowi tampaknya sebatin dengan Megawati. Dalam pidato saat membuka Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan di atas, di Gedung ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (16/12). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sangat mengingat pidato Bung Karno sebelum proklamasi kemerdekaan RI, bahwa sudah tiba saatnya bagi Indonesia untuk meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan sendiri.
“Itulah semangat berdikari. Dengan semangat berdikari, kita ingin membangun Indonesia yang berdaya saing tinggi, yang bisa memenangkan persaingan global,” kata Jokowi.
Namun ia, seperti selalu dilakukannya, juga menekankan untuk memenangkan persaingan global takkan bisa terjadi bila ekonomi tak efisien, jalur logistik mahal, dan jalur distribusi terhambat. Itulah alasan Pemerintahannya membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa. Masyarakat bawah pertama kali justru diberdayakan untuk menggerakkan ekonomi.
“Semangat berdikari itulah yang membuat kami semangat memperbaiki redistribusi aset, memberikan modal usaha pada rakyat,” katanya.
Jokowi mengklaim pemerintahannya sudah berusaha keras membangun infrastruktur logistik, membangun pintu perbatasan, pelabuhan, jalan, dan kereta api. Hal itu demi membangun sebuah kondisi agar rakyat bisa memberi nilai lebih pada produk yang dibuatnya. Ujungnya akan tercapai kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga bisa mempersatukan rakyat lewat pemerataan rasa keadilan masyarakat.
Presiden menekankan juga penting bagi Indonesia untuk melaksanakan semangat gotong royong dalam membangun ekonominya. Petani harus bisa diorganisasi, begitu pula para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
“Tak mungkin petani bakal sejahtera kalau kerja sendiri, tidak diorganisir dalam sebuah kelompok besar,” kata Jokowi.
Saat ini, kebanyakan petani hanya bisa mengerjakan sampai pembuatan gabah. Selanjutnya, dikerjakan oleh tengkulak. Kalau kita ingin petani sejahtera, yang paling memberikan keuntungan besar adalah dari gabah ke beras, beras ke konsumen, bukan budi dayanya. Jokowi memberi contoh di Sukabumi, di mana petani mengorganisasikan diri dan bergotong royong memproduksi padi dari mulai penanaman, pemanenan, penggilingan, hingga pengemasan yang baik.
Ketika diumumkan dicalonkan kembali sebagai Capres pada Rakernas III PDI Perjuangan pada 23 Februari 2018 lalu di Bali, konsepsi pola pembangunan berdikari mendapat porsi pembahasan yang sangat besar. Bahkan Rakernas itu mengambil tema “Pola Pembangunan Berdikari untuk Indonesia Raya”.
Di panggung, setelah gemuruh tepuk-tangan dan sorak-sorai para kader Banteg Merah dari seluruh Indonesia itu reda, Jokowi langsung berjanji menunaikan amanah yang diberikan PDI Perjuangan.
“Spirit Berdikari inilah yang dipesankan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Jokowi.
Pada Februari lalu di Bali, spirit berdikari yang diajarkan Bung Karno itu seperti hidup kembali. Spirit, seperti ide, selalu tetap harus diberi kaki. Semoga kaki-kaki itu mulai berani berjalan sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. [Didit Sidarta]
