Koran Sulindo – Sejumlah Jenderal Polri maju dalam Pilkada 2018 mendatang. Bahkan mereka telah meminta restu Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Sejumlah Pati yang maju dalam Pilkada serentak antara lain Kapolda Kalimantan Irjen Pol Safaruddin, Komandan Korps (Dankor) Brimob Irjen Murad Ismail, dan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan, yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Lemdiklat Polri.
“Kaltim katanya mau nyalon, tapi belum fix, Jabar Pak AC (Anton Charliyan), dan Pak Murad (Maluku),” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di Jakarta, Jumat (15/12).
Namun ketiganya masih menunggu restu dari partai politik pendukung.
“Kalau sudah ada restu, baru. Yang jelas bahwa mereka sudah minta ijjn kepada Kapolri untuk mencalonkan diri,” kata Setyo.
Murad Ismail yang telah didukung oleh Partai Nasdem masih menunggu PDI Perjuangan agar bisa memenuhi syarat untuk maju dalam Pilgub Maluku. Murad saat ini hanya membutuhkan PDIP yang memiliki tujuh kursi di DPRD Provinsi Maluku. Sebab jenderal bintang dua itu sudah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem yang memiliki empat kursi.
“Deklarasi PDIP keluar, kita deklarasi,” kata Murad di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (12/12) lalu.
Setelah memenuhi syarat itu, Murad akan langsung mengundurkan diri, agar dapat mendaftar ke KPUD.
“Saya butuh rekomendasi dari Kapolri bahwa dia betul-betul merestui saya. Saya pasti mundur. Saya bahagia sekali. Pada dasarnya saya siap,” kata pria kelahiran Maluku pada 1961 itu.
Murad yang akan pensiun pada 2019 itu mengaku terpanggil untuk membangun Maluku. Dirinya menegaskan tidak akan mencari sesuatu dari jabatannya melainkan memberi kebahagiaan kepada masyarakat.
“Saya tidak mencari sesuatu tapi saya ingin membagi kebahagiaan kepada masyarakat,” kata Murad.
Sementara Safarudin dan Anton Charliyan masih menunggu restu dari PDI-Perjuangan. Keduanya diketahui sudah melamar ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menekankan kepada anggota Polri yang maju dalam Pilkada serentak pada 2018 mendatang untuk mengundurkan diri. Hal itu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat memengaruhi masyarakat.
“Kalau sudah konfirmasi mau mendaftar secepat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi conflict of interest. Karena dia punya jabatan, karena nanti dia dianggap pakai jabatan di polisinya dalam rangka memengaruhi publik,” kata Tito, di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (19/10). [YMA]