Koran Sulindo – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan banyak relawan asing yang tiba-tiba datang ke Palu, Sulawesi Tengah, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Mereka berniat menjadi bagian dari tim pencarian dan pertolongan meski sebagian tidak dapat menunjukkan keahlian.
“Ada yang perorangan, ada yang dari organisasi asing, menggunakan visa turis, dan tanpa keahlian yang diperlukan sesuai yang ditetapkan pemerintah Indonesia,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Jumat (12/10/2018), melalui rilis media.
Pemerintah memerlukan bantuan asing namun hanya berupa transportasi udara, pengolahan air, generator, dan tenda.
“Apalagi, evakuasi, pencarian dan pertolongan akan dihentikan secara resmi pada Jumat sore ini,” katanya.
Sutopo membantah rumor bahwa pemerintah Indonesia mengusir relawan asing dari Sulawesi Tengah. Pemerintah hanya meminta relawan asing memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.
“Pemerintah Indonesia berterima kasih atas bantuan asing yang dapat membantu masyarakat terdampak bencana. Namun, ikuti ketentuan yang ada,” katanya.
Relawan asing yang datang tanpa melapor dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri diminta melapor terlebih dahulu. Sementara yang sudah mengikuti prosedur dan memenuhi ketentuan bisa tetap bekerja di Palu.
“Di negara lain yang terjadi bencana, pemerintahnya juga memberlakukan persyaratan dan prosedur. Tidak semua bebas langsung masuk ke daerah bencana,” kata Sutopo.
Upaya pencarian jenazah korban saat ini lebih banyak dilakukan tim Basarnas, BNPB, LSM Indonesia dan aparat TNI/Polri. Awalnya BNPB merencanakan bakal menghentikan operasi pencarian pada Kamis (11/10). Namun belakangan diperpanjang sehari hingga Jumat (12/10/2018).
Mulai Sabtu (13/10/2018) besok, Pemerintah akan fokus pada upaya pemulihan dan pembangunan ulang infrastruktur. Menurut BNPB, pemerintah masih memetakan kerugian dan kebutuhan anggaran untuk program rekonstruksi. Jumlah kerugian yang tercipta ditaksir mencapai Rp10 triliun.
Melihat kondisi bencana, periode rekonstruksi diperkirakan berlangsung hingga 2020, paling lambat 2021.
Wisata Bencana
Sementara itu Tim SAR Internasional asal Jerman menuding organisasi-organisasi asing melakukan wisata bencana dan “membebani” pemerintah Indonesia ketika mencoba membantu korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.
“Saya harus katakan, jika saya melanggar aturan, saya tidak akan kaget jika suatu saat saya diusir,” kata Stefan Heine, Koordinator I.S.A.R Germany di Palu, seperti dikutip dw.com.
Lembaga nirlaba tersebut mengirimkan 14 relawan ke Sulawesi ketika mendapat permintaan resmi pemerintah buat menyediakan fasilitas penyulingan air minum di Palu.
Heine bersama timnya yang tiba pada Kamis, (4/10), sepekan setelah bencana berganda tersebut, mengatakan sejak awal sudah mendapat peringatan untuk hanya memenuhi tugas yang diminta dan selalu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun ternyata ada banyak organisasi lain yang beraksi di luar koordinasi pemerintah.
“Memang dalam penugasan ini kami lagi-lagi dengan jelas menyaksikan adanya semacam wisata bencana. Ada banyak organisasi kecil yang pergi tanpa legitimasi, kecuali hanya dengan niat menolong. Hal itu memang baik, tapi cara kerjanya tidak seperti itu. Anda tidak bisa begitu saja masuk ke kawasan bencana tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Itu yang paling penting,” kata Heine.
Hal serupa juga diakui oleh Presiden I.S.A.R Germany, Dr. Daniela Lesmeister yang memantau operasi dari kantor pusat di Duisburg, Jerman.
“Saya mendengar ada banyak organisasi yang masuk ke Indonesia tanpa permintaan kongkrit dan mereka tidak membantu negara tersebut, melainkan malah membebani. Aktivitas penyelamatan harus selalu dikoordinasikan,” kata Lesmeister.
Ditolak Masuk ke Palu
Sebelumnya, sebanyak 22 relawan asing dari sejumlah negara ditolak masuk ke kawasan Kota Palu. Mereka terdiri atas 5 orang asal Nepal, 8 orang Meksiko, 8 orang asal China, dan seorang asal Australia.
Alasan penolakan relawan asing ini karena mereka tidak memiliki mitra lokal berbentuk organisasi sebagai salah satu syarat izin relawan asing terjun langsung ke daerah bencana. Selain itu, 22 relawan asing tersebut juga tak mengantongi syarat lainnya, seperti tidak adanya barang bantuan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia yang mereka bawa.
Mereka juga tidak pernah mengajukan permohonan tertulis ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau kedutaan besar (Kedubes) masing-masing mengenai izin pemberian bantuan. Padahal, syarat tersebut wajib bagi relawan asing yang ingin terjun langsung ke daerah bencana.
“Kebijakan mengenai relawan asing diambil bukan dengan maksud untuk mencegah relawan asing memasuki Sulawesi Tengah, tapi untuk memastikan bahwa mereka mengutamakan koordinasi dengan tim atau badan di Indonesia yang memimpin proses penyelamatan dan upaya upaya pemulihan,” kata Sutopo, di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).
Gempa bermagnitudo 7,4 yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) pukul 18.02 WITA (Pukul 17.02 WIB) di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah mengakibatkan 2.073 orang meninggal dunia dan 10.679 orang luka berat. Selain itu sebanyak 680 orang hilang yang diperkirakan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami.
Selain itu, sebanyak 82.775 warga mengungsi, 67.310 rumah dan 662 sekolah tercatat rusak, serta 22 fasilitas kesehatan serta 99 fasilitas peribadatan rusak berat. [DAS]