Catatan Cak AT:
Kadang bencana datang dengan suara sirene. Kadang pula ia datang diam-diam, lalu membuat kita lupa bahwa sedang bernapas. Karhutla termasuk jenis kedua.
Api terlihat di kejauhan, tapi musuh sebenarnya justru masuk melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, kamar tidur, ruang kelas, dan akhirnya rumah sakit.
Laporan The Guardian 21 September 2026 menggambarkan situasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatra serta Kalimantan yang semakin serius. Hingga akhir Agustus, Nusantara Atlas mencatat sekitar 895.657 hektare lahan telah terbakar di Indonesia.
Angka itu 34 persen lebih tinggi daripada periode yang sama pada 2019, juga karena El Niño. Tapi luas lahan terbakar sebenarnya belum menggambarkan ukuran penderitaannya. Api dapat kita lihat dari helikopter. Asapnya justru kita hirup sambil makan nasi.
Per 9 September, Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak.
Pada 1 September jumlahnya masih 50.891 kasus. Dalam sembilan hari, angkanya lebih dari dua kali lipat. Sebanyak 26.545 kasus terjadi pada anak usia 0–5 tahun.
Inilah bagian yang sering hilang dari statistik kebakaran. Kita sibuk menghitung hektare, sementara manusia menghitung napas.
Asap karhutla bukan sekadar kabut yang membuat foto kota terlihat dramatis. Ia membawa partikulat halus dan berbagai polutan yang dapat mengganggu sistem pernapasan.
Karena itu, ketika sekolah ditutup, rumah sakit dipenuhi pasien, anak-anak memakai masker di ruang kelas, dan orang tua menutup pintu serta jendela sepanjang hari, kita sebenarnya sedang menyaksikan krisis kesehatan masyarakat, bukan sekadar persoalan kehutanan.
Di Sampit, Kalimantan Tengah, kualitas udara bahkan sempat mencapai indeks 1.142 pada 10 September menurut pemantauan IQAir. Padahal indeks 0–50 dikategorikan sehat, sedangkan angka di atas 300 sudah masuk tingkat berbahaya.
Kalau angka 1.142 terasa seperti angka dari planet lain, masalahnya justru di situ. Kita terlalu terbiasa dengan angka kecil dalam kehidupan sehari-hari sehingga angka pencemaran sebesar itu terdengar seperti nomor telepon. Padahal yang sedang diukur bukan saldo rekening, melainkan kualitas udara.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut. Lahan gambut yang sudah dikeringkan dapat terbakar bukan hanya di permukaan, tetapi juga di bawah tanah. Api bisa bergerak diam-diam, muncul kembali di tempat lain, dan menghasilkan asap dalam waktu panjang.
David Gaveau dari Nusantara Atlas menyebut kebakaran semacam ini sebagai warisan degradasi hutan dan pengeringan gambut selama puluhan tahun.
Maka kita perlu berhenti melihat setiap karhutla sebagai kejadian tunggal. Ini bukan sekadar “ada titik api hari ini”. Ada sejarah panjang di belakangnya: pembukaan lahan, pengeringan gambut, perubahan tutupan hutan, tata kelola konsesi, kebiasaan membakar, lemahnya pengawasan, lalu datanglah musim kering.
El Niño dalam cerita ini memang penting. Tahun ini kondisinya disebut “super El Niño”, yang memperpanjang dan memperkuat kekeringan.
BMKG sendiri pada 7 September mengingatkan bahwa September masih menjadi fase kritis karhutla karena kondisi kering, pengaruh El Niño, dan tingginya jumlah hotspot.
Namun El Niño tidak membawa korek api. Inilah kalimat yang seharusnya kita ingat. Cuaca dapat menyediakan bahan bakar bagi api, tetapi manusia sering menyediakan apinya.
Mark Parrington dari Copernicus mengatakan El Niño memperkuat kebakaran yang memang biasa terjadi pada musim tersebut. Gaveau bahkan merumuskannya lebih tajam: El Niño adalah enabler, sedangkan “match”-nya adalah manusia.
Jadi, menyalahkan El Niño saja kira-kira seperti menyalahkan angin karena rumah terbakar. Angin memang membuat api membesar. Tetapi kita tetap perlu bertanya: siapa yang menyalakan korek, siapa yang membiarkan bensin terbuka, dan siapa yang bertahun-tahun membangun rumah di atas tumpukan jerami?
Dampaknya bahkan tidak berhenti di batas administratif Indonesia. Asap bergerak mengikuti angin dan menjadi transboundary haze. Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sebagian Filipina ikut merasakan dampaknya.
Di Kuching, kualitas udara berulang kali berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Artinya, asap tidak mengenal paspor. Ia tidak bertanya apakah seseorang warga Indonesia, Malaysia, atau Singapura sebelum masuk ke paru-parunya.
Di sinilah masalah karhutla berubah menjadi persoalan diplomasi lingkungan. Negara tetangga dapat mengirim bantuan, seperti Malaysia dan Jepang yang menawarkan atau mengirim kemampuan pemadaman udara. Tetapi kerja sama internasional tidak boleh berubah menjadi kebiasaan tahunan: Indonesia membakar, tetangga batuk, lalu semua bertemu setelah asap menebal.
Pemerintah memang telah bergerak. Polisi menangani kasus pembakaran, pemerintah mengerahkan pesawat, helikopter, drone, dan personel militer, sementara bantuan internasional ikut masuk.
Presiden Prabowo juga meminta penguatan sanksi terhadap pelaku pembakaran dan mendorong penindakan terhadap perusahaan yang terkait dengan kebakaran. Reuters melaporkan pada 17 September bahwa polisi telah membuka 219 penyelidikan pidana, dengan 162 tersangka dan 95 perusahaan dalam pemeriksaan.
Tetapi pemadaman adalah pertolongan pertama, bukan penyembuhan. Kalau setiap tahun kita mengirim helikopter untuk memadamkan api yang muncul di lanskap yang sama, kita seperti dokter yang setiap pagi mengobati luka yang setiap malam sengaja dibuka kembali.
Kita membutuhkan pencegahan yang bekerja sebelum api menyala. Pertama, pengelolaan gambut harus menjadi prioritas. Kanal-kanal yang mengeringkan gambut perlu diawasi dan, bila perlu, ditutup atau dibasahi kembali.
Kedua, pemantauan hotspot harus langsung terhubung dengan patroli lapangan, bukan berhenti sebagai titik merah di layar komputer.
Ketiga, perusahaan pemegang konsesi harus memiliki tanggung jawab yang dapat diaudit: siapa menguasai lahan, siapa menjaga lahannya, siapa bertanggung jawab ketika api muncul, dan siapa membayar pemulihan jika terjadi kerusakan.
Keempat, masyarakat lokal jangan hanya diposisikan sebagai objek sosialisasi. Mereka bisa menjadi sistem deteksi dini.
Contohnya sudah muncul dalam gerakan “Power of Mama”, ketika kelompok perempuan melakukan pemantauan api dan edukasi masyarakat. Ada pula “Rumah Oksigen” di Kalimantan Barat yang menyediakan oksigen bagi warga dan petugas yang kesulitan bernapas.
Kelima, ukuran keberhasilan jangan berhenti pada berapa banyak api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu mengukur berapa luas gambut yang berhasil dipulihkan, berapa hotspot yang berulang di lokasi yang sama, berapa kasus ISPA yang dapat dicegah, dan berapa hari masyarakat menghirup udara yang aman.
Sebab udara bersih bukan bonus pembangunan. Ia infrastruktur kehidupan.
Kita sering membicarakan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri sebagai infrastruktur. Padahal udara bersih juga infrastruktur. Bedanya, jalan rusak membuat mobil tersendat, sedangkan udara rusak membuat manusia tersendat bernapas. Jalan berlubang bisa kita hindari. Udara beracun tidak.
Karena itu, karhutla tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan hutan yang terbakar. Ia menyangkut ekonomi, kesehatan, pendidikan, diplomasi, tata ruang, penegakan hukum, dan kualitas hidup jutaan manusia.
Dan tahun ini ada satu angka yang layak kita simpan baik-baik: 19,7 juta metrik ton emisi dari kebakaran Indonesia hanya dalam periode 1–7 September.
Jumlah itu lebih dari sepertiga emisi kebakaran global pada pekan tersebut, menurut Fire Emissions Watch yang dikembangkan dalam sistem pemantauan Uni Eropa Copernicus.
Kita boleh menyebutnya bencana alam. Tetapi jangan buru-buru menyebutnya semata-mata alam. Alam memang sedang kering. El Niño memang sedang kuat. Angin memang sedang membawa asap ke mana-mana. Tetapi korek api tetap punya tangan. Dan tangan itu manusia.
Kalau kita ingin Indonesia bebas dari langit berwarna cokelat setiap musim kemarau, pekerjaan kita bukan sekadar memadamkan api. Kita harus memutus rantai yang membuat api terus menemukan alasan untuk menyala.
Sebab pada akhirnya, yang terbakar bukan hanya hutan. Yang terbakar adalah udara yang seharusnya kita wariskan kepada anak-anak.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
