Pada tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan pada tujuh bidang prioritas di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan belanja pemerintah pusat akan mencakup inisiatif mulai dari makanan bergizi gratis hingga hilirisasi.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, mengungkapkan bahwa di bidang kesehatan, fokus utamanya adalah penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.
“Di bidang kesehatan, tentunya kita akan mengaktualisasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat,” ujar Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN tahun anggaran 2025 yang digelar secara daring pada Selasa, 30 Juli 2024.
Meski begitu, Rofyanto tidak merinci apakah program makanan bergizi yang masuk dalam pos belanja bidang kesehatan itu merupakan program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo. Selain belanja di bidang kesehatan, pemerintah pada tahun 2025 juga akan berfokus pada bidang pendidikan.
Di bidang pendidikan, fokus utama adalah peningkatan sumber daya manusia. Langkah ini diambil untuk merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.
Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Selain itu, belanja di bidang infrastruktur juga akan menjadi prioritas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“(Bidang) ketahanan pangan (pemerintah) untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan. Kemudian (bidang) hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, di bidang penguatan investasi kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif,” jelas Rofyanto.
Rofyanto memastikan bahwa belanja prioritas ini akan sejalan dengan kebijakan umum pemerintah pusat, yang terbagi dalam empat fokus utama:
1. Efisiensi Birokrasi : Belanja birokrasi akan terus diefisienkan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
2. Transformasi Ekonomi : Belanja modal akan didorong untuk mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan daya saing.
3. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan : Belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.
4. Reformasi Subsidi : Subsidi akan dioptimalkan agar lebih tepat sasaran, termasuk subsidi BBM, LPG, dan listrik. Tata kelola subsidi akan diperbaiki dan regulasi akan diperkuat.
“Tentunya subsidi akan kita dorong menjadi lebih tepat sasaran, subsidi BBM, subsidi LPG, maupun subsidi listrik. Tata kelolanya akan kita perbaiki dan regulasinya akan kita perkuat,” ujar Rofyanto.
Dengan tujuh bidang prioritas ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. [UN]
