Koran Sulindo – Rencana pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan dan merekrut guru dari luar negeri menuai kritikan.
Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir janji tidak impor yang pernah diucapkan Prabowo – Sandiaga. Kepada Prabowo, Ace mempertanyakan kurang apa kualitas guru yang dimiliki Indonesia saat ini.
“Katanya anti impor! Kok guru saja diimpor dari Eropa,” kata Ace kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (21/11).
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kata Ace, tak perlu mengimpor guru dari negara lain dan cukup guru Indonesia saja yang dikirim keluar negeri untuk belajar.
“Soal peningkatan kompetensi guru, kan kita dapat menyekolahkan guru-guru kita ke luar negeri. Sudah banyak guru kita yang disekolahkan ke luar negeri untuk meningkatkan kompetensi mereka,” kata dia.
Soal wacana menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan, Ace yang juga menjabat sebagai anggota DPR menyebut pemerintah saat ini juga tengah berupaya terus meningkatkan kesejahteraan para guru. Namun, penaikan juga harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Soal gaji guru, saat ini kita sudah semakin ditingkatkan taraf kesejahteraannya. Soal kesejahteraan guru juga terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah,” kata Ace.
Sebelumnya tim sukes Prabowo-Sandiaga mewacanakan untuk menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan. Mereka juga berjanji akan merekrut guru dari luar negeri.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengatakan impor guru dari luar negeri akan berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dia menyebut peluang guru yang akan direkrut di antaranya dari Eropa dan Amerika.
“Kita pengen attract guru-guru dari Finlandia dari Eropa dari Amerika untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita disesuaikan dengan kompetensinya,” kata Mardani hari ini.
Sedangkan soal kenaikan gaji, Mardani mennilai akan membangkitkan gairah dan kualitas pengajaran.
“Karena itu angka Rp 20 juta itu sebagai efek kejut bahwa guru itu harus mendapat perhatian dan angka Rp 20 juta itu paling utamanya untuk guru profesional yang sudah lulus berbagai halnya,” kata dia.
Berbanding terbalik dengna rencana Prabowo-Sandi yang akan merekrut guru impor, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara hari ini membahas peningkatan bidang Sumber Daya Manusia termasuk tenaga pendidik atau guru.
Dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan mengenai Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.
“Ratas pagi ini akan kita matangkan mengenai pembangunan SDM dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kita akan masuk ke tahapan besar berikutnya yaitu investasi di bidang SDM,” kata Jokowi.
“Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama.”
Menurut Presiden, kuncinya ada dua, yang pertama, perbaikan sistem pendidikan, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Ia menambahkan dalam 4 tahun terakhir ini pemerintah telah memulai langkah-langkah perombakan dan perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita. Namun diakui Presiden, jika langkah itu belum secara full melakukan perombakan besar-besaran.
“Perombakan yang kita lakukan di SMK baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar, dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran,” kata Jokowi.
Kedua, peningkatan keterampilan pencari kerja dan juga pekerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi. Presiden meminta tahun depan juga dilakukan besar-besaran mengenai ini.
“Saya melihat misalnya di Kementerian PUPR, program sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus, tetapi memang jumlahnya masih kecil,” kata Presiden.
Menurut Presiden, program sertifikasi ini perlu melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren, sehingga diharapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan. [SAE/TGU]