Koran Sulindo – Kontroversi mengenai anggaran pohon imitasi yang dipasang Suku Dinas Perindustrian dan Energi (PE) Jakarta Pusat mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Pasalnya, anggaran untuk pohon imitasi itu dinilai terlalu fantastis dan tidak bermanfaat bagi jalan-jalan di ibu kota.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjadi salah satu orang yang mendukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit pengadaan pohon imitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2017. Akan tetapi, ia mengingatkan audit itu tidak hanya untuk pohon, melainkan juga kasus-kasus dugaan korupsi seperti Rumah Sakit Sumber Waras.
Dukungan Hidayat itu bermula dari cuitan dari seorang netizen yang menanyakan sikapnya tentang pohon imitasi itu lewat akun twitter-nya. Pertanyaan itu lalu dijawab Hidayat dengan mendukung KPK agar menelusuri soal pengadaannya yang masih simpang siur itu. Sebagian menyebutkan anggarannya mencapai Rp 8,1 miliar. Ada pula yang mengatakan hanya ratusan juta rupiah.
“Sekalian saja saya bilang, kalau KPK turun ke DKI, tuntaskan juga itu beragam isu tentang korupsi di Pemprov DKI yang sudah menjadi perhatian publik dan sudah lama,” kata Hidayat seperti dikutip detik.com pada Sabtu (2/6).
Publik, kata Hidayat, sejak lama telah mempertanyakan berbagai isu yang mendera Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari pembelian bus TransJakarta, pembelian tanah di Cengkareng, Sumber Waras dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa isu itu, ia menegaskan sikap untuk mendukung KPK segera mengaudit Pemprov DKI.
Mengenai anggaran pengadaan pohon imitasi itu, Sudin Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat menyebutkan harga per pohon sebesar Rp 8 juta. Total anggarannya mencapai Rp 397 untuk pengadaan 63 pohon.
Kepala Sudin PE Iswandi mengatakan, dokumen pelaksanaan anggaran 2017 yang tertera sebesar Rp 1,4 miliar itu merupakan gaungan aset milik Sudin PE Jakarta Pusat lainnya. [KRG]
