“PROVINSI KALTIM harus segera dibangkitkan dari keterpurukannya. Kaltim ke depan juga harus lebih mandiri, lebih berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak lagi melulu mengharapkan setoran bagi hasil dari pusat,” ujar Nanda.
Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Kaltim, apa itu aparat negara, pelaku bisnis, maupun masyarakat luas, tambah Nanda, harus berani melakukan diversifikasi pekerjaan.
“Kalau dulu melulu menggeluti bidang migas, pertambangan, dan kehutanan, kini harus berani beralih ke bidang pertanian, perkebunan, kerajinan, parawisata, dan berbagai bidang jasa lainnya. Masyarakat Kaltim harus sudah benar-benar dipersiapkan untuk menggeluti bidang industri jasa. Pendapatan Asli Daerah, PAD, harus bisa ditingkatkan lagi. Saya akan memperjuangkan semua itu untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim,” katanya.
Untuk sumber-sumber daya alam yang masih berserakan dan banyak di Kaltim, antara lain batubara, menurut pandangan Nanda, dapat dibangun pembangkit listrik di mulut tambang.
“Dengan begitu tentunya harga listriknya menjadi lebih murah karena tempatnya menjadi satu dengan sumber energi primernya. Energi yang dihasilkan pembangkit itu juga bisa dijual ke Jawa lewat kabel bawah laut, daripada harus menjual dan mengangkut batubaranya ke Jawa,” tutur Ananda Emira Moeis.
Di jalur transmisi kabel listrik itu juga dapat dibangun gardu-gardu induk. “Jadinya, industri-industri yang ada di Kaltim juga dapat membeli energi listrik dari pembangkit listrik mulut tambang itu. Ini akan memberi nilai tambah pada hasil sumberdaya alam Kaltim dan dapat mendatangkan pendapapatan yang sangat besar bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Di kawasan pesisir Kaltim pun, tambahnya, nantinya akan banyak bermunculan industri-industri baru, karena adanya jalur transmisi listrik tersebut, sehingga harga listriknya pasti lebih murah daripada di Jawa. “Untuk itu, tugas saya nanti sebagai anggota DPRD adalah membantu dan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar mempersiapkan infrastruktur dan sarana-sarana lain untuk mewujudkan target-target program tersebut,” kata Nanda.
Upaya yang tak kalah pentingnya agar program itu dapat diwujudkan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan DPR RI dan aparat pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Menjalin hubungan dengan pusat ini diperlukan agar pusat dapat memberikan perhatian lebih ke Kaltim dan ikut membantu mewujudkan gagasan-gagasan ini. Saya juga akan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim dapat lebih berperan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Musrembangda, sehingga dukungan dari pusat, Kementerian Keuangan, dan Bappenas benar-benar bisa nyata,” tuturnya.
Akan halnya untuk Kota Samarinda sebagai daerah pemilihannya, Nanda akan memperjuangkan perbaikan drainase dan aliran sungai di ibu kota Provinsi Kaltim tersebut. Dengan demikian, penyakit Kota Samarinda yang bisa dikatakan sudah kronis, sehingga dijuluki Kota Banjir, bisa dihilangkan.
”Masalah utamanya antara lain adalah soal drainase, masalah aliran sungai, yang bolak-balik diperbaiki dan sampai hari ini masih ada yang belum tuntas. Ini harus diperbaiki sampai benar-benar tuntas,” ungkapnya.
Masalah lainnya dari Kota Samarinda adalah masalah air bersih. “Sumber air bersih ini juga di Samarinda masih menjadi masalah. Kebiasaan yang langsung menggunakan air dari Sungai Mahakam sekarang sudah hampir tidak mungkin karena sungainya sudah semakin terpolusi. Karena itu, pekerjaan pembuatan sumber air bersih harus benar-benar diutamakan,” tutur Nanda.
Selain itu, ia juga akan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda mulai mempersiapkan pengalihan atau perluasan kota ke daerah pinggiran. “Ini bisa menghindari banjir. Juga dapat mengurangi kepadatan dan kekumuhan Kota Samarinda. Karena, daerah pusat atau daerah bawah, yang berdekatan dengan Sungai Mahakam, sudah semakin sempit dan kumuh, sehingga daya dukung alamnya sudah tidak bisa dipaksakan, sebelum terjadinya bencana,” kata Ananda Emira Moeis dengan nada prihatin.
Terkait aliran listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di Samarinda, ia menilai, yang sekarang ada harus dipertahankan. “Kalau perlu ditingkatkan,” ujar Nanda. [PUR]
