Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
Megawati merespons pertanyaan kenapa sejumlah kader partai PDI Perjuangan masih menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Megawati mengatakan bahwa dalam pergantian sosok menteri tidak dapat dilakukan secara asal dan dibutuhkan pertimbangan yang matang. Mengingat, perombakan (reshuffle) kabinet di tengah masa jabatan Presiden Jokowi yang hampir berakhir layaknya buah simalakama.
“Ganti orang itu gampang 5 menit asal sumpah jabatan selesai. Namun dari sisi pengalaman saya paling tidak kalau terjadi perubahan 6 bulan saja dia sudah mampu dan tahu fragmentasi tidak apa-apa, tetapi yang berbahaya. Yang menanggung bahaya adalah bangsa dan Negara,” tuturnya dalam acara di televisi, Kamis (8/2/2024).
Megawati pun mengambil contoh seberapa pentingnya seorang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Megawati justru mengungkap potensi kerugian yang akan ditanggung bangsa dan negara bila Menkeu Sri Mulyani mundur. Pasalnya, posisi Menkeu sebagai bendahara negara adalah posisi krusial dalam kabinet.
“Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya Menkeu, dihitung buntungnya jangan untungnya,” tutur Megawati.
“Kalau semuanya dikeluarkan padahal banyak yang bagus, terus digantikan oleh seseorang yang keinginannya hanya menjadi menteri tetapi sisi pengetahuan politik, pengetahuan saintifik dia ternyata tidak sesuai, saya enggak bisa bayangkan,” jelasnya.
“Coba Menkeu diganti, cari calonnya siapa, nanti saya jawab. Karena memang saya maunya bangsa saya beres semua sejahtera, sesuai perundangan, bukan maunya saya,” pungkasnya.
“Di sisi lain, menteri pengganti tersebut juga harus menyelesaikan tugas dalam waktu delapan bulan sebelum masa jabatan kabinet berakhir. Belum lagi adanya potensi berbagai kepentingan politik yang menginginkan kursi menteri di akhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujar Megawati.
Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa periode kepemimpinan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hanya tersisa 8 bulan atau berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Oleh sebab itu, dia meyakini keputusan untuk menarik mundur kader-kader partainya dari kabinet tidak dapat dilakukan secara asal. Mengingat, sejumlah posisi penting diduduki kadet dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut.
Adapun diskusi Megawati dengan Sri Mulyani diungkap oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, Megawati rutin menggelar pertemuan dengan Sri Mulyani lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Hasto menyebut pertemuan tersebut turut membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini.
“Bu Sri Mulyani dan Bu Mega, karena sering bertemu di BRIN secara tertutup ya, saya tidak bisa menyampaikan apa yang dibahas. Tetapi yang pasti, itu adalah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” kata Hasto di Jakarta. [KS]