Koran Sulindo – Ribuan massa buruh, petani, mahasiswa, pemuda dan berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR-RI Senayan. Unjuk Rasa digelar untuk mendesak pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Seakan tak ingin kalah disaat bersamaan puluhan ribu netizen menggaungkan tagar #GagalkanOmnibusLaw di media sosial Twitter dan Facebook.
Penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah terjadi sejak awal diusulkan oleh pemerintah di awal tahun 2020. Masyarakat menolak RUU tersebut karena banyak merugikan buruh dan masyarakat luas.
Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Menurut koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) Rudi H.B Daman, hari ini (16/7) FPR menggelar aksi di gedung DPR-RI dan serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan mendesak pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. FPR menilai ada upaya memaksakan pengesahan RUU ditengah penolakan dari masyarakat luas terutama kaum buruh.
“Pemerintahan Jokowi mengilusi rakyat dengan RUU Cipta Kerja seolah akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Kenyataannya RUU Cipta Kerja jika disahkan justru akan meluaskan pengangguran karena memudahkan terjadinya PHK dan memposisikan rakyat Indonesia dengan harga murah dihadapan investor” kata Rudi dalam siaran persnya.
RUU ini dinilai selaras dengan 16 paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo yang memperluas akses investasi terhadap sumber alam dan menyediakan tenaga kerja murah.
“RUU Cipta Kerja sesungguhnya upaya untuk memperkuat kedudukan modal monopoli atau imperialisme di Indonesia Melalui deregulasi, liberalisasi dan privatisasi demi melancarkan hutang dan investasi” tambah Rudi.
Aksi Penolakan di Dunia Maya
Sementara itu penolakan juga disuarakan di dunia maya melalui berbagai media sosial, diantaranya dengan menggaungkan tagar #GagalkanOmnibusLaw. Hingga sore (16/07) hampir 30 ribu pengguna twitter menyematkan tagar tersebut menyatakan kritik dan penolakan terhadap RUU itu.
Netizen menganggap Omnibus Law RUU Cipta Kerja semakin meningkatkan penderitaan serta kemiskinan buruh, juga hanya menguntungkan investor. Netizen mengecam pemerintah dan DPR yang memaksakan pembahasan RUU meski rakyat menyuarakan penolakan. [UIS]
#GSBITOLAKOMNIBUSLAW#gagalkanomnibuslaw
Jika buruh hidupnya tak cukup untuk makan,apa yakin itu cara mengatasi kemiskinan? sementara buruh adalah costumer terbesar ke2 setelah petani, keuntungan akan lari ke negara investor kan?— Dwi Martini (@DwiMartini11) April 4, 2020
Rakyat tertindas DPR penghianat…
masih #GagalkanOmnibusLaw #AtasiVirusCabutOmnibus #ReformasiDikorupsi #revolusipendidikan #sulselmenolakomnibuslaw pic.twitter.com/QRp4p2qvIo— Surename (@Oposition4) July 16, 2020
