Airlangga Hartarto/Twitter

Koran Sulindo – Rapat Pleno Partai Golkar menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar definitif menggantikan Setya Novanto, yang tengah menjalani proses hukum atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Sesuai ketentuan, Airlangga akan menjabat ketua umum hingga 2019, sesuai sisa masa jabatan Novanto.

“Rapat Pleno Golkar memutuskan pergantian Ketua Umum pak Setya Novanto ke pak Airlangga Hartarto, dan ini sudah definitif,” kata Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid, membacakan hasil kesimpulan Rapat Pleno di DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam (13/12), seperti dikutip antaranews.com.

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar, karena Setya Novanto terbelit masalah hukum maka jabatan Ketua Umum dinyatakan lowong.

DPP Golkar akan menggelar Rapimnas pada 18 Desember 2017 untuk melaporkan hasil Rapat Pleno ini kepada pimpinan Golkar daerah. Kemudian, pada 19-20 Desember 2017 Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan agenda tunggal yakni pengukuhan Airlangga sebagai ketua umum.

Rapat Pleno juga telah menyusun kepanitiaan untuk penyelenggaraan Munaslub tersebut antara lain Penanggungjawab Idrus Marham, Ketua Panitia Nurdin Halid, Ketua Steering Committee Ibnu Munzir, dan Ketua Organizing Committee Agus Gumiwang.

“Agenda Munaslub hanya satu yakni pengukuhan pak Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar definitif,” kata Nurdin.

Penunjukan Airlangga sebagai ketua umum lantaran sebelumnya hanya ada dua bakal calon yang menyatakan keinginannya maju, yakni Airlangga dan Azis Syamsuddin. Namun dalam forum rapat pleno, Azis menyatakan mundur sehingga rapat pleno memutuskan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar definitif.

Ketua Umum Golkar terpilih, Airlangga, mengatakan Rapat Pleno ini jawaban atas harapan seluruh kader Golkar dari seluruh Indonesia.

Menurut Airlangga, Rapat Pleno menunjukkan proses demokrasi di internal Golkar berjalan sesuai tata tertib.

“Golkar mengharapkan dukungan dari semua pihak,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan dukungan Golkar pada pemerintah tidak akan berubah hingga 2019. Selain itu Golkar dibawah kepemimpinannya juga konsisten akan mendukung Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam Pilpres 2019 mendatang.

Airlangga mengatakan tidak ada faksi-faksi di dalam tubuh Golkar, dan menginginkan seluruh internal Golkar bahu-membahu menghadapi pilkada, pemilu legislatif dan pilpres. [DAS]