Koran Sulindo – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, banyak anggapan yang menyebut Djarot Saiful Hidayat (Djarot) tidak mampu menjalankan tugas memimpin DKI. Terlebih, mereka menilai Djarot adalah titipan partai. Menurut Ahok anggapan itu adalah kesalahan besar.
“Banyak yang tanya apakah Djarot mampu? Banyak yang menyangka Djarot titipan PDI Perjuangan, itu salah. Yang milih Djarot itu saya. Bahkan, Djarot itu mantan walikota Blitar dua periode,” kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Ahok menuturkan, kala itu PDI Perjuangan mau memilih Boy Sadikin setelah Joko Widodo (Joko Widodo) menjadi presiden. “Saya ngotot sama Bu Mega. Kalau saya enggak dikasih Djarot, saya tidak akan bergabung ke PDI Perjuangan. Meski di lingkaran PDI Perjuangan banyak yang protes,” terang Ahok.
Ahok melanjutkan, proses putusan hakim kasus penodaan agama yang menjeratnya akan berlangsung lama. “Putusan bakal lama dan saya yakin Djarot sanggup kerja. Djarot lebih baik dari nomor satu dan tiga. Saya pun kalau terpilih masih jadi Gubernur hanya nonaktif, tapi masih bisa kasih masukan. Kami akan selalu koordinasi. Jangan mau dibohongi daripada Djarot mending nomor satu atau nomor tiga,” tandas Ahok.
Di hadapan para pendukungnya, Ahok mengungkapkan perasaannya, ihwal putusan sela Majelis Hakim yang menolak nota keberatan (eksepsi) dirinya dan kuasa hukumnya usai menjalani sidang kasus dugaan penodaan agama pagi tadi.
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua itu tetap optimis maju di bursa Pilkada 2017. “Ini perjuangan masih panjang. Jadi saya harapkan tetap berjuang untuk satu putaran. Tanggal 12 Februari, saya tidak mungkin kembali bertugas jadi Gubernur, pasti akan dinonaktifkan,” ujar mantan bupati Belitung Timur itu.
Reformasi Birokrasi
Terpisah, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah mempunyai konsep reformasi birokrasi yang akan dijalankannya jika terpilih kelak. Namun begitu, Agus enggan memaparkan konsep seperti apa yang akan dijalankannya tersebut.
Menurutnya, konsep tersebut baru akan dijabarkan pada saat debat kandidat cagub-cawagub DKI Jakarta yang pertama. Di mana, debat kandidat pertama akan digelar oleh KPU DKI Jakarta pada 13 Januari 2017.
“Nanti kita dengarkan pada saat debat. Sudah ada konsepnya,” ucap putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, debat putaran pertama cagub dan cawagub akan membahas tema reformasi birokrasi. Selain reformasi birokrasi, debat tersebut juga akan membahas soal penegakan hukum dan pemerintahan yang efektif bagi masyarakat.
“Selain tema reformasi birokrasi, debat nanti juga membahas soal penegakan hukum dan pemerintahan yang efektif bagi masyarakat,” ujar Sumarno usai peresmian perkantoran baru KPU RI di Jakarta Barat, Selasa (27/12/2016). (CHA)
