Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan ibu kota akan dipindahkan ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan. Pengumuman resmi pemerintah dijanjikan pada Agustus nanti.
“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” kata Presiden Jokowi, usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota hingga saat ini belum rampung.
“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” katanya.
Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara ini, tapi ingin secepatnya diputuskan.
Pada Mei lalu, Jokowi mengunjungi 2 tempat di Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibu kota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Gunung Mas (Kalimantan Tengah).
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta akan diumumkan langsung oleh Presiden.
Menurut Bambang, ibu kota baru sudah pasti di Kalimantan, namun enggan menyebutkan nama provinsinya.
“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti,” kata Bambang.
Sementara itu, saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) masih membahas konsep pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum untuk calon ibu kota pemerintahan baru tersebut.
Sarana utilitas yang perlu dibangun untuk calon ibu kota pemerintah yang baru tersebut antara lain saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan, dan gedung perkantoran pemerintahan.
Masih Tahap Kajian
Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan masih dalam tahap kajian. Karena itu belum bisa mendapatkan alokasi dana dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam waktu dekat.
“Jadi tahapannya memilih, menentukan, baru perencanaan. Ini masih tahap kajian. APBN itu kalau jelas perencanaannya, kalau belum ada perencanaannya ya bagaimana mau masuk APBN,” kata Kalla, di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (30/7/2019), seperti dikutip antaranews.com.
Sebelumnya, Kalla pernah mengatakan syarat ibu kota pemerintahan baru antara lain harus berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.
Setelah mendapatkan daerah yang dinilai memenuhi syarat dan tepat dijadikan sebagai calon ibu kota baru, maka Pemerintah baru bisa memulai perencanaan pembangunan infrastrukturnya.
“Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju,” katanya.
“Ya kita lihatlah perkembangannya, ini kan jangka panjang, perlu biaya besar. Yang bisa dibiayai (APBN) itu kalau ada jalannya ini kemana, jembatan dimana; kalau tidak ada apa-apanya, bagaimana mau dibiayai?” katanya.
Kalla juga mengatakan keputusan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan harus mendapat pertimbangan mendalam khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.
“Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang,” katanya.
Proses memilih calon ibu kota pemerintahan baru tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan syarat-syarat yang dinilai tepat menggantikan DKI Jakarta. Oleh karena itu, Wapres mengingatkan agar keputusan calon ibu kota pemerintahan baru tidak terburu-buru.
“Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang,” kata Kalla. [Didit Sidarta]