JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait polemik kerja sama komersial perusahaannya dengan kementerian negara.
Langkah ini diambil menyusul gelombang kritik dan seruan boikot dari masyarakat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap aliran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai total Rp14,69 miliar ke perusahaan milik Raffi.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ujar Raffi dalam pernyataan tersebut yang diunggah melalui video di akun Instagram resminya, @ukp_mudaseni_raffiahmad, pada Senin (16/11/2026).
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Raffi menyatakan bahwa dirinya bersama tiga rekan selebritasnya yang tergabung dalam grup motor The Dudas Minus One yakni Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten, mereka berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk bantuan kemanusiaan.
Dana tersebut akan difokuskan untuk masyarakat terdampak bencana, termasuk pembangunan infrastruktur bendungan dan dukungan logistik di wilayah Pidie Jaya, Aceh, serta daerah lain yang membutuhkan.
Raffi menegaskan bahwa kompensasi tersebut bersumber dari dana pribadinya serta pengembalian seluruh honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari proyek KKP. Ia memastikan langkah ini tidak memotong hak finansial pihak pekerja lapangan.
“Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung,” jelasnya.
Klaim Sempat Konsultasi ke KPK dan Siap Diaudit
Menanggapi sorotan publik mengenai potensi konflik kepentingan (conflict of interest) antara jabatannya di lingkungan Istana dan bisnis hiburannya, Raffi mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024.
Menurutnya, KPK menyatakan aktivitasnya sebagai pekerja seni termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ia mengakui luput mempertimbangkan aspek etika publik.
“Saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya. Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran,” kata Raffi.
Untuk menjamin transparansi, ia menyatakan keterbukaannya apabila proyek-proyek tersebut diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta siap menindaklanjuti jika ditemukan kekurangan prosedur.
Latar Belakang Temuan ICW dan Seruan Boikot
Permintaan maaf ini merupakan respons atas temuan investigasi ICW yang dipublikasikan pada Senin (9/11/2026) lalu. Berdasarkan data portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LKPP), anak usaha PT Rans Entertainment Indonesia Tbk yakni PT Rans Animasi Indonesia, tercatat memenangkan kontrak pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar dari dua kementerian.
Rincian aliran dana APBN tersebut meliputi:
Kemendikbudristek (2024): Lima paket pengadaan senilai sekitar Rp3,9 miliar untuk publikasi digital dan kehadiran fisik (event attendance) Raffi Ahmad.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025–2026): Tiga paket pengadaan senilai total Rp10,8 miliar, mencakup kampanye Pengelolaan Ruang Laut, pembangunan BINS, serta publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
ICW menilai belanja influencer tersebut kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah serta sarat akan konflik kepentingan. Tekanan terhadap Raffi kian membesar di media sosial setelah publik juga menyoroti kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada akhir Oktober 2026 yang menuai kontroversi.
Menutup videonya, Raffi menyampaikan apresiasi atas kritik masyarakat yang ia anggap sebagai bagian dari demokrasi. “Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” pungkasnya. [IQT]




